Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

PDIP Jakarta Temukan 75.000 Penerima KJP Diputus Pemprov DKI Sejak 2023

Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan

kjp
PDIP Jakarta Temukan 75.000 Penerima KJP Diputus Pemprov DKI Sejak 2023
Orangtua dari anak penerima saat menunjukkan KJP yang baru diterima di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Penyaluran KJP plus tahap kedua ini menggunakan data baru berdasarkan pembaruan berkas warga penerima yang rampung pada bulan Oktober lalu. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho) (©@ 2023 merdeka.com)

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menerima aduan dari warga terkait pengurangan bantuan sosial (bansos) pendidikan seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Simon Sitorus dalam rapat paripurna tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

"Selama 2-3 bulan terakhir Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan individu seperti penerima manfaat KJMU dan KJP," kata Simon dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/8/).

Simon bilang, jumlah penerima manfaat KJMU dan KJP yang diputus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup signifikan. Rinciannya, sekitar 3.000 penerima manfaat KJMU dan 75.000 penerima KJP.

"Sekitar 3.000 penerima manfaat KJMU dan 75 ribu siswa penerima manfaat KJP akan diputus secara bertahap dari tahun 2023," ungkap Simon.

Simon menyampaikan, saat ditelusuri lebih lanjut, didapati adanya perbedaan penjelasan yang diperoleh Fraksi PDIP dari akun resmi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Satu sisi menyampaikan penjelasan (KJMU dan KJP diputus) dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran. Di sisi yang lain menyampaikan penjelasan dengan alasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya," pungkas Simon.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
W
Reporter
  • Winda Nelfira
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

PDIP Pastikan Pilkada Jakarta, Sumut dan Jatim Tak Ada Kotak Kosong
PDIP Pastikan Pilkada Jakarta, Sumut dan Jatim Tak Ada Kotak Kosong

PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.

PDIP
PDIP Siap Usung Anies di Pilkada Jakarta jika jadi Kader
PDIP Siap Usung Anies di Pilkada Jakarta jika jadi Kader

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDIP.

anies
80 Persen Penerima Salahgunakan KJP, DPRD DKI Nilai Sekolah Swasta Gratis Jadi Solusi Tepat
80 Persen Penerima Salahgunakan KJP, DPRD DKI Nilai Sekolah Swasta Gratis Jadi Solusi Tepat

DPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.

KJP
PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya
PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya

PDIP menyiapkan sejumlah kadernya dari kalangan kepala daerah sampai menteri untuk diusung di Pilkada Jatim 2024.

PDIP
Eriko Sotarduga Ungkap Alasan PDIP Belum Umumkan Calon Kepala Daerah Jakarta, Jabar, dan Jatim
Eriko Sotarduga Ungkap Alasan PDIP Belum Umumkan Calon Kepala Daerah Jakarta, Jabar, dan Jatim

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.

PDIP
MK Ubah Aturan, PDIP Ajak Parpol KIM Plus Gabung Koalisinya di Pilkada Jakarta
MK Ubah Aturan, PDIP Ajak Parpol KIM Plus Gabung Koalisinya di Pilkada Jakarta

Kemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.

PDIP
Hanya Dapat Satu Kursi di DPRD Jakarta, PPP dan Perindo Bakal Gabung Fraksi Lain
Hanya Dapat Satu Kursi di DPRD Jakarta, PPP dan Perindo Bakal Gabung Fraksi Lain

Pasalnya, kedua partai politik (parpol) ini masing-masing hanya punya satu kursi di DPRD DKI Jakarta.

DPRD Jakarta
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Heru Budi
PDIP Buka Peluang Usung Anies di Pilgub Jakarta, Jika Kerjasama Politik dengan PKB Terwujud
PDIP Buka Peluang Usung Anies di Pilgub Jakarta, Jika Kerjasama Politik dengan PKB Terwujud

PDIP tidak menutup kemungkinan bakal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan
Bantuan KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Cair Hari Ini
Bantuan KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Cair Hari Ini

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.

kartu jakarta pintar
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?

Disdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.

Demo
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

PKS