PDIP klaim tak ada kader tertarik ajukan diri jadi pimpinan DPR
Menurutnya, kader PDIP di fraksi tidak ada yang berhasrat mengajukan diri sebagai pimpinan DPR. Tiap kader akan menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebagai petugas partai, seluruh kader siap menjalankan titah Megawati.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah berupaya menempatkan satu kadernya di jajaran pimpinan DPR. Ambisi itu bisa terealisasi dengan merevisi UU MD3 sebagai jalan masuk. PDIP mengklaim semua fraksi telah sepakat untuk mendorong UU MD3 direvisi.
Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratiko mengklaim bila pihaknya belum menyiapkan nama untuk diplot sebagai pimpinan DPR. Kata dia, PDIP masih mempertimbangkan satu nama yang akan dipilih dari 109 anggota di fraksi PDIP.
"Belum. Ya nama-namanya ada 109 anggota (Fraksi PDI Perjuangan) DPR," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (8/12).
Menurutnya, kader PDIP di fraksi tidak ada yang berhasrat mengajukan diri sebagai pimpinan DPR. Tiap kader akan menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebagai petugas partai, seluruh kader siap menjalankan titah Megawati.
"You tanya siapa? Kami ini tidak ada yang tertarik. Itu nanti penugasan dari Ketua Umum kepada orang-orang yang ada di fraksi," terangnya.
Untuk saat ini, PDIP masih fokus memperjuangkan UU MD3 yang demokratis. Revisi UU MD3 ini, lanjut dia, untuk mengembalikan azas proporsionalitas
"Jadi kalau PDI Perjuangan saat ini mengusulkan itu hanyalah bagian dari mengembalikan marwah demokrasi, marwah representasi, dan marwah kedaulatan rakyat," pungkasnya.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Kenapa Pimpinan DPR tidak mau merevisi UU MD3 saat ini? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Mengapa Udin terpilih sebagai anggota DPRD? Dikutip dari Rri.co.id, ia menjadi anggota DPRD menggantikan Sucipto, peraih suara terbanyak dari daerah pemilihan (dapil) 4 Ponorogo yang meninggal dunia sebelum proses pelantikan.
Baca juga:
KMP, PDIP dan perebutan kursi pimpinan DPR
MKD persilakan Akom ajukan PK soal pencopotan dari ketua DPR
Sudah bicara informal, Golkar setuju PDIP dapat jatah pimpinan DPR
PKS setuju UU MD3 direvisi, alasannya demi penguatan dewan
Desmond sebut tak ada kader PDIP yang cocok jadi pimpinan DPR