PDIP: Menjadi calon kepala daerah bukan sekadar elektabilitas semata

"Elektabilitas akan menciptakan kesombongan individual jika tidak disertai pemahaman watak kepemimpinan yang merakyat."

Kekuasaan politik bagi PDI Perjuangan dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan politik untuk membumikan wajah kekuasaan yang merakyat, berpihak pada wong cilik, dan membangun masa depan Indonesia agar berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

"Watak kekuasaan yang pragmatis dan menjadikan kekuasaan sebagai jalan pintas untuk kaya sangatlah bertentangan dengan hakikat kekuasaan partai. Untuk itulah PDI Perjuangan terus memperbaiki diri dan menerima kritik sebagai proses koreksi untuk terus memperbaiki diri. Sebab di tangan partailah proses kaderisasi kepemimpinan secara sistemik terus dijalankan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai memberikan pengarahan di rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulawesi Utara di Manado, Selasa (9/8).

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa proses kelembagaan partai untuk menyiapkan calon pemimpin, termasuk calon kepala daerah betul-betul harus dipersiapkan dengan baik.

"Menjadi calon kepala daerah bukan sekedar elektabilitas semata. Elektabilitas akan menciptakan kesombongan individual jika tidak disertai pemahaman watak kepemimpinan yang merakyat, rendah hati, dan menyatukan. Atas dasar itulah kekuasaan ditujukan untuk kepentingan kolektif rakyat, bukan kepentingan kapital yang sering kali campur tangan dalam setiap pilkada," papar Hasto.

Guna memenuhi tanggung jawab kolektif kerakyatan tersebut maka PDI Perjuangan secara kelembagaan menyiapkan calon pilkada melalui tahapan assesment kepemimpinan oleh ahli psikologi, fit and proper, dan sekolah para calon kepala daerah.

Selain hal tersebut, menurut Hasto, para kepala daerah yang berhasil memiliki tanggung jawab untuk membagi keberhasilannya tersebut dengan para kepala daerah yang lain. Kerjasama antar kepala daerah itu bersifat wajib sebagai pelaksanaan konsepsi pembangunan nasional semesta berencana (PNSB).

"Kerjasama tersebut difokuskan untuk membuktikan bahwa ekonomi berdikari bisa dimulai dari sektor pertanian, peternakan, keuangan, dan berbagai kerjasama strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan," jelas Hasto.