PDIP Nilai Demokrat Berprasangka Buruk Duga Jokowi Ingin Gibran Maju Pilgub DKI
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno merespons dugaan partai Demokrat itu. Dia menyebut, mengaitkan penundaan RUU Pemilu untuk mencalonkan Gibran di DKI adalah prasangka buruk.
Partai Demokrat menduga ada alasan Presiden Joko Widodo ingin menunda revisi UU Pemilu. Yaitu, ingin mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab, tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu mencalonkan di DKI, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno merespons dugaan partai Demokrat itu. Dia menyebut, mengaitkan penundaan RUU Pemilu untuk mencalonkan Gibran di DKI adalah prasangka buruk.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
"Mengaitkan hal tersebut dengan penolakan Presiden terhadap Pilkada 2022 dan 2023, adalah suatu prasangka buruk, suatu bangunan kausalitas yang rapuh," katanya lewat pesan singkat, Kamis (11/2).
Menurut anggota DPR ini, saat ini Gibran butuh waktu bekerja sebagai Wali Kota Solo. Sehingga, Gibran ingin membuktikan kinerjanya untuk masyarakat Surakarta itu.
"Gibran butuh waktu untuk menunjukkan prestasi di Solo. Jadi prioritas utamanya pasti bagaimana menorehkan kinerja yang bisa dibanggakan, kinerja yang sesuai harapan rakyat," kata dia.
Meski begitu, kata Hendrawan, dalam politik selalu ada sesuatu yang tak terduga. Selalu ada kejutan yang mungkin bisa terjadi.
"Dalam politik, duga menduga, terka menerka, hampir jadi menu politik harian. Jadi tidak mengejutkan. Apalagi politik adalah seni dan kajian hal-hal yang serba mungkin," pungkasnya.
Baca juga:
PPP Minta Demokrat Waras Berpikir Tuding Jokowi Mau Bawa Gibran ke Jakarta
PKS Sebut RUU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg, Belum Resmi Ditarik
Rapat Paripurna, Demokrat Nyatakan Ingin Pilkada Digelar 2022 dan 2023
Demokrat Duga Jokowi Sedang Persiapkan Gibran untuk Pilgub DKI 2024
Baleg DPR Sebut Revisi UU Pemilu Masih Ada di Prolegnas Prioritas
Komisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu