PDIP Sebut Cita-Cita Bung Karno Bumi Indonesia Bebas Kemiskinan Jauh dari Kenyataan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut cita-cita Presiden RI Pertama Soekarno (Bung Karno) agar bumi Indonesia tidak ada kemiskinan masih jauh dari kenyataan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Bagi Indonesia sendiri apa yang dicita-citakan Bung Karno bahwa di dalam buminya Indonesia merdeka seharusnya tidak ada kemiskinan, ternyata masih jauh dari kenyataan. 'Konstruksi pemikiran Bung Karno yang berakar dari falsafah pembebasan petani, nelayan dan buruh serta seluruh lapisan masyarakat yang terjajah hidupnya semakin ditinggalkan," kata Hasto, Kamis (6/6).

"Rakyat hanya diperlakukan sebagai obyek elektoral melalui bansos, sementara tambang yang seharusnya dikuasai negara dibagi-bagi konsesinya dengan misi populis-elektoral," sambungnya.

Selain itu, dalam mengenang 123 tahun lahirnya Bung Karno sebagai Putra Sang Fadjar, Proklamator, dan Bapak Bangsa Indonesia disebut memiliki ide, gagasan, pemikiran, cita-cita dan perjuangan Bung Karno selalu relevan bagi Indonesia dan dunia.

"Dalam perspektif global, pemikiran Bung Karno tentang gagasan struktur dunia yang demokratis yang mengedepankan kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan, koeksistensi damai, dan kesetaraan setiap negara dalam keanggotaan PBB merupakan jawaban atas struktur dunia yang anarkis dengan berbagai pertarungan geopolitik yang terjadi saat ini," sebutnya.

Hasto pun menyayangkan, upaya progresif untuk mempercepat kemajuan bangsa yang bertumpu pada kualitas manusia Indonesia, supremasi hukum, dan sistem meritokrasi yang handal, terganjal oleh ambisi kekuasaan dan penyakit nepotisme yang justru diawali dari puncak kekuasaan.

Ia pun berharap, dalam peringatan hari lahir Bung Karno semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa.

"Semoga Peringatan Hari Lahir Bung Karno ke 123 semakin mendorong tekad untuk meluruskan arah masa depan bangsa yang semakin jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 baik dalam sistem politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun politik luar negeri," pungkasnya.