PDIP soal Jokowi minta Projo kampanye: Apa yang salah?

Sejauh ini, PDIP bersikap santai terkait pencalonan Jokowi di Pilpres 2019.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo agar relawan pendukungnya bersiap diri menyambut Pilpres 2019. Menurutnya, tidak ada masalah jika Jokowi meminta relawannya untuk mulai berkampanye dan mensosialisasikan capaian kinerja pemerintah.

"Ya namanya sama teman-teman, Apa yang salah? Persoalannya apa? Masalahnya apa?," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).

Sejauh ini, PDIP bersikap santai terkait pencalonan Jokowi di Pilpres 2019. Pihaknya mempersilakan partai-partai politik untuk mengumumkan lebih dulu dukungannya ke mantan Wali kota Solo itu.

"Beliau kader PDI-P, kalau orang lain harus perlu membuat deklarasi, kalau ke kita, sampai waktunya kan tenang-tenang aja," terangnya.

Kendati demikian, Andreas menyebut partainya masih fokus memastikan pemerintahan yang dijalankan Jokowi berjalan sukses hingga akhir masa jabatan.

"Kita mendukung pemerintahan dan mengawal proses pemerintahan, itu adalah jalan terbaik, karena itu adalah bagian dari kampanye untuk memenangkan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan para menteri Kabinet Kerja untuk tetap fokus bekerja tanpa terlibat dalam kampanye politik di Pilpres 2019. Dia menyebut urusan kampanye menjadi tugas dari organisasi relawan Pro Jokowi (PROJO).

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada ribuan pengurus PROJO dalam Rakernas ke-III di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Tapi saya selalu menyampaikan ke menteri semuanya fokus saja kepada pekerjaan. Kerja sudah. Ya karena memang Pemerintah itu bekerja untuk rakyat bukan untuk siapa siapa," kata Jokowi di lokasi, Kamis (4/9).

"Jangan jangan belum belum sudah mau kampanye. Enggak usah kampanye kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Bener enggak?," sambungnya.

Tak hanya bagi menteri, Jokowi juga mengaku bakal fokus kerja di tahun politik. Sebab, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang belum rampung, terutama dalam pembangunan infrastruktur

"Saya tak ngurusi kerja saja. Karena masih banyak hal yang belum kita selesaikan, terutama fokus kita," tutupnya.