PDIP tegaskan tak berniat jadikan Puan Maharani sebagai ketua DPR
Politisi PDIP nilai lebih enak jadi menteri daripada ketua DPR.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bantah kabar rencana menjadikan Puan Maharani sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Kabar ini berkaitan dengan Puan yang dinyatakan belum mundur dari anggota DPR dan upaya PDIP menggoyang pimpinan DPR dengan mempermasalahkan pertemuan Setya dan Fadli Zon dengan bakal Capres Amerika Donald Trump.
"Itu sih imajinasi teman-teman (wartawan) saja. Saat ini kan sudah ada, kita ikuti yang itu sajalah," kata Ketua DPP PDIP bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut Andreas, dibanding posisi Puan Maharani jadi ketua DPR, posisi dalam kabinet saat ini lebih enak. Karena itu dia menilai tak mungkin PDIP berencana jadikan Puan sebagai ketua DPR.
"Kalau saya sih ya lebih milih menjadi menko lah," terang dia.
Seperti diketahui, PDIP paling kencang mendesak dilakukannya revisi UU MD3. Pasal yang menjadi sorotan, mengembalikan mekanisme pembagian pimpinan DPR jadi sistem proporsional. Di mana jabatan ketua DPR milik pemenang pemilu.
PDIP dan partai pendukung pemerintah bahkan mempersoalkan pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Donald Trump. Mereka melaporkan Setya Cs ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jika terbukti melanggar kode etik, bukan tidak mungkin Setya dan Fadli lengser.
Baca juga:
KIH minta Puan Maharani pilih satu, jadi menteri atau anggota DPR
Ini penyebab PDIP belum ganti Puan Maharani di DPR
Pertanyakan status Menko Puan, KIH demo di DPP PDIP
MKD selidiki kabar Puan Maharani dan Tjahjo belum mundur dari DPR
Belum mundur dari DPR, ini pembelaan Puan Maharani
Jadi utusan khusus ke China, Menko Puan disambut Presiden Xi Jinping
Menko Puan berharap poros maritim dunia dan pulau terpencil maju
-
Mengapa PDIP belum bisa mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Kenapa Pimpinan DPR tidak mau merevisi UU MD3 saat ini? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa PDI Perjuangan belum bisa menyebutkan nama calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Kenapa putusan DKPP tidak dianggap sah oleh TKN Prabowo-Gibran? Putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah,