Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Dia menilai, Jokowi harusnya merespons munculnya ide itu sebagai instrumen atau kritik dari rakyat kepada pemerintah.
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
- Hasto Tuding Jokowi Ingin Rebut PDIP, Istana Tantang Tarik Menteri-Menteri di Pemerintahan
- Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
- Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi
- Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Sekjen PDIP: Memperkuat Kecurigaan Ada Persoalan dengan Pemilu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, merespons pernyataan mantan Ketua Mahkamah (MK) Jimly Asshiddique yang menyebut ide pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pengalihan isu oleh pihak yang takut kalah.
Menurut Hasto, ide pemakzulan Jokowi itu datang dari masyarakat bawah yang melihat adanya manipulasi hukum selama tahapan Pemilu 2024. Dia menilai, Jokowi harusnya merespons munculnya ide itu sebagai instrumen atau kritik dari rakyat kepada pemerintah.
"Ya sebenarnya kita turun ke bawah saja. Itu adalah suatu instrumen yg muncul untuk dipahami oleh seorang pemimpin mengapa muncul gerakan mahasiswa?," kata Hasto Bentara Budaya, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
"Ini sebagai antitesa atas berbagai intimidasi dan juga praktek-praktek manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi terjadi aksi dan reaksi. Maka sebaiknya bagi penguasa ini dijadikan instrumen atau kritik saja," sambung dia.
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu. Dimana Megawati meminta pemimpin bersikap adil tanpa membedakan partai politik.
"Maka dalam ulang (PDIP) tahun Ibu Mega mengingatkan bahwa pemimpin itu mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan partai politiknya, kemudian status sosial rakyat, semua diperlakukan sama," kata dia.
Hasto memandang, seorang pemimpin harus mengedepankan hukum. Hukum, kata dia harus menjadi pijakan bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Dan itulah Prof Mahfud Md sebagai pembela wong cilik dan penegak hukum untuk kemajuan kita ke depan," ujarnya.