Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurutnya, salah satu alasan wacana tersebut kembali dibicarakan lantaran angka golput yang tinggi pada Pilkada 2024.
Supratman menuturkan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga menjadi salah satu alasan bergulirnya wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
- Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bicara soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
- PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat
- Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi
"Salah satunya juga. Buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," tutur Supratman di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12).
Supratman menegaskan, belum ada keputusan apapun yang diambil mengenai wacana tersebut. Sebab, pemerintah bersama DPR dan ketua umum-ketua umum partai politik mesti mendiskusikan sebelum hal itu bergulir menjadi usulan resmi.
Selain angka golput tinggi, Supratman menilai, pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat tidak efisien.
"Bisa saksikan sendiri ya kan, betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, kemudian dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi yang terutama ya," ujarnya.
Belum lagi, kata politisi Gerindra ini, adanya benturan antara satu kelompok dengan kelompok lain yang terkadang memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar.
"Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama. Pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama. Sehingga nanti dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan diantara partai-partai politik di Parlemen," kata Supratman.
Gagasan Prabowo
Sebelumnya, Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara.
Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato dalam HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Turut hadir sejumlah ketum partai politik termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat pidato.
Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun.
"Apa sistem ini? berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ujarnya.
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan, DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.
"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ucapnya.
Prabowo menilai, jika ini diterapkan di Indonesia, maka anggaran negara bisa untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, hingga irigasi.
Prabowo lantas mengajak para ketua umum memikirkan hal ini dan segera mengambil keputusan.
"Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ucapnya disambut riuh hadirin.
"Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, srkali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," pungkasnya.