Pemilu 2019 dinilai rawan manipulasi data
Politisi PDIP Masinton Pasaribu menuturkan, semestinya KPU harus bisa bersikap secara profesional. Karena hal itu bisa membuat pemilu berjalan dengan baik.
Pakar The Indonesian Institute (TII), Fadel Basrianto mengatakan, masih ada masyarakat yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Dia mengungkapkan, ada beberapa perbedaan data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menjelaskan, permasalahan ini harus segera diselesaikan. Fadel menduga, DPT ganda terjadi karena adanya persoalan ego sektoral antara pihak penyelenggara pemilu dengan pihak Kemendagri yang masing-masing mempunyai data.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
"Persoalan DPT ganda yang selalu ada. DPT satu sisi menjamin hak individu, satu lagi rawan manipulasi. Ada perbedaan data dari Kemendagri, KPU, parpol. Celah manipulasi bisa terjadi, kita enggak mau ada pemilu yang rawan manipulasi," katanya di Kantor TII, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).
Fadel mengungkapkan, semestinya data masyarakat sudah pasti terekam secara otomatis, sehingga tidak mungkin ada DPT ganda. Semestinya Kemendagri menggunakan teknologi secara maksimal.
"Saat ini kita sudah beranjak ke level e-KTP, one identitas, one id, seharusnya semua data masyarakat sudah terekam secara otomatis dan seharusnya teknologi e-KTP digunakan betul-betul," ungkapnya.
Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu menuturkan, semestinya KPU harus bisa bersikap secara profesional. Karena hal itu bisa membuat pemilu berjalan dengan baik.
"KPU harus bekerja profesional, agar pemilu berjalan demokratis tanpa ada penghilangan hak pemilih. Di sini menurut saya peran dari KPU agar tetap pemilu ke pemilu baik," tegasnya.
Dia juga meminta KPU bisa bekerja secara netral dan tidak berpihak kepada siapa pun atau kubu mana pun.
"Jangan lagi itu pro ke sana, pro ke sini. Sebagai penyelenggara harus netral dan apa pun kalau penyelenggara netral suara rakyat bisa dijamin sesuai pilihan rakyat," pungkas Masinton.
Baca juga:
Jika DPT ganda tak selesai, Fadli Zon khawatir ada suara siluman di Pemilu 2019
KPU usulkan perlakuan khusus bagi pemilih berusia 17 tahun
Ketua DPD Golkar minta kisruh DPT di Bogor jadi perhatian semua pihak
Temuan bertambah, koalisi Prabowo sebut ada 8,1 juta pemilih ganda
DPR minta KPU petakan daerah rawan data pemilih ganda
DPT ganda, Bawaslu Paluta temukan 1 nomor induk kependudukan digunakan 47 orang