Ketahuan Sri Mulyani, Ada Pemda Manipulasi Data Inflasi dengan Coba Suap Petugas BPS
Mendagri Tito Karnavian juga mengungkapkan beberapa oknum di daerah mencoba berbagai cara untuk memanipulasi data inflasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait beberapa trik yang digunakan oleh oknum pemerintah daerah atau Pemda untuk menyamarkan angka inflasi. Dia menyebut pentingnya data inflasi yang akurat dan kredibel, serta menegaskan pemerintah harus menjaga integritas data tersebut.
Terkait modus itu, Sri Mulyani menyampaikan dia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas masalah ini. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri yang memberikan reward kepada pemerintah daerah yang berhasil menurunkan inflasi. Namun, dia mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak memicu tindakan yang dapat mendistorsi angka inflasi yang sebenarnya.
"Saya sudah ketemu sama Pak Tito beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani, kepada media, Jakarta Rabu (4/10).
Wanita yang akrab di sapa Ani ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa angka inflasi yang disajikan adalah akurat dan kredibel.
Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian juga mengungkapkan beberapa oknum di daerah mencoba berbagai cara untuk memanipulasi data inflasi.
Salah satu modus yang disebutkan adalah upaya menyuap petugas Badan Pusat Statistik di daerah. Jika cara tersebut tidak berhasil, mereka kemudian mencoba memantau data bulanan BPS untuk mengetahui lokasi pasar yang menjadi sampel pengambilan data.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," papar Tito.
Upaya Tidak Etis
Modus ini, menurutnya, menunjukkan upaya yang tidak etis untuk menutupi kondisi sebenarnya dari inflasi.
Selain itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan BPS berkomitmen untuk menjaga independensi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dia memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses survei, termasuk dalam pengukuran inflasi.
"Dapat kami sampaikan kegiatan pengolahan data maupun pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain," kata Amalia di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/10).
Amalia menambahkan BPS menggunakan metodologi penelitian yang telah diakui secara internasional, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, angka inflasi yang dikeluarkan oleh BPS mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat diandalkan oleh publik serta pemerintah.
"Kami menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi statistik, dan tentunya ini sekali lagi angka yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya itu yang bisa saya sampaikan," beber Amalia.
