Perbedaan nawacita jilid II dengan jilid I yang dibahas 9 sekjen koalisi Jokowi
Menurutnya, Nawacita II akan menitikberatkan pada penguatan aspek sumber daya manusia (SDM). Berbeda dengan Nawacita jilid I yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pertemuan 9 sekjen koalisi partai pendukung Jokowi akan membahas rumusan Nawacita jilid II. Ace mengungkapkan perbedaan orientasi pembangunan Nawacita jilid I dan II.
Menurutnya, Nawacita II akan menitikberatkan pada penguatan aspek sumber daya manusia (SDM). Berbeda dengan Nawacita jilid I yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Salah satunya adalah dengan bagaimana lima tahun ke depan lebih dititikberatkan pada aspek manusianya, SDM-nya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/8).
Ace menuturkan, orientasi pembangunan manusia di Nawacita jilid II telah dilakukan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Contohnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial, seperti program keluarga harapan (PKH).
"Misalnya orientasi anggaran diberikan secara lebih besar kepada manusianya. Program keluarga harapan yang ada di Kementerian Sosial kita dorong sedemikian rupa supaya lebih bagus," jelasnya.
Program kedua yang dikuatkan oleh pemerintah adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pihaknya ingin mengarahkan 'bonus' demografi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indoensia agar bisa bersaing dengan negara lain pada 2030.
"Itu kan sebenarnya upaya yang serius untuk bagaimana merumuskan kembali nawacita bukan hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga pada aspek manusianya," papar Ace.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebut program PKH di era Jokowi berbeda dengan program bantuan langsung tunai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaannya yakni PKH langsung diberikan kepada manusianya. Kedua, PKH akan disesuaikan dengan program pembangunan desa.
"Kita juga diamanatkan bagaimana program desa menurut UU Desa, ini lebih berorientasi kepada jantung rakyatnya. Tidak pada misalnya kalau kita lihat program-program seperti BLT itu lebih kepada rakyatnya," ucapnya.
Dia mencontohkan, uang dari program BLT yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sementara di program PKH, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan, kenaikan nutrisi gizi, kemudian kebutuhan dasar masyarakat.
"Ketika orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu lebih kepada Rp 300 ribu per bulan, itu sebetulnya tidak bisa memenuhi unsur dasar dari kebutuhan dasar rakyat," klaim Ace.
Bedanya lagi, uang dari pemerintah tidak bisa dibelanjakan di tempat sembarangan. Sebab, lanjut Ace, pemerintah telah menyiapkan e-warung untuk membelanjakan uang PKH tersebut.
"Karena ada warung-warung khusus yang digunakan untuk membelanjakan dana PKH tersebut. Ada e-warung yang disiapkan pemerintah," terangnya.
Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengontrol pemakaian uang PKH untuk kebutuhan yang semestinya. "Misalnya uang tersebut digunakan untuk beli beras, uang itu dipergunakan untuk biaya pendidikan, uang itu dipergunakan kenaikan nutrisi gizi masyarakat," ujar Ace.
Baca juga:
Pertemuan 9 sekjen bahas Nawacita jilid II dan struktur timses Jokowi
Golkar jelaskan pidato Jokowi: Berantem program dan gagasan, bukan permusuhan
NasDem tak lihat indikasi PKB bakal tinggalkan Jokowi
PAN bisa berbalik dukung Jokowi, tergantung hasil Rakernas
Cegah pecah kongsi, politisi PDIP ingatkan koalisi tak ngotot minta jatah cawapres
Rakernas PAN ditunda, sinyal beralih dukung Jokowi?