Pesawat Malaysia masuk Ambalat, DPR minta radar & TNI AU diperkuat

Regulasi penegakan hukum juga perlu diperbaiki. Terutama sanksi bagi pesawat-pesawat yang melanggar udara RI.

Pesawat militer Malaysia disebut-sebut memasuki dan melanggar wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Blok Ambalat. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, ada dua masalah yang perlu disoroti atas kejadian tersebut.

Pertama, sistem radar yang dimiliki Indonesia masih lemah, sehingga membuat ruang terbuka dan menjadi sela mudahnya pesawat-pesawat asing masuk ke wilayah NKRI.

"Kedua, regulasi penegakan hukumnya perlu diperbaiki. Terutama sanksi bagi pesawat-pesawat yang melanggar udara di wilayah kita, sanksinya sangat ringan, kalau enggak salah Rp 40 juta atau berapa. Sementara dengan kecanggihan teknologi sekarang pesawat asing itu kan misalnya pesawat komersil atau ada juga kan pesawat mata-mata. Jadi, dua hal ini yang harus dibenahi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Selain itu, dia meminta Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna mengambil sikap atas kejadian ini, yaitu menguatkan navigasi dari Angkatan Udara. Sehingga, kejadian ini tak terulang di masa mendatang.

Politikus PKS ini menyebut kemungkinan besar masalah ini akan dibahas saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Oh ya mungkin saja. Terserah anggota, tapi memang itu jadi isu perhatian kami," tuntasnya.