Pilih 5 dari 10 Capim KPK, Gerindra akan Pertimbangkan Masukan Publik
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya dilema memilih lima dari 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Hal ini ia katakan saat merespons pertanyaan soal setuju tidaknya dengan 10 nama capim yang dikirim Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya dilema memilih lima dari 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Hal ini ia katakan saat merespons pertanyaan soal setuju tidaknya dengan 10 nama capim yang dikirim Presiden Joko Widodo.
"DPR tidak pernah ikut campur untuk siapa yang jadi calon siapa yang diloloskan. Tinggal 10 nama itu hasil seleksi yang 100 persen yang dilakukan oleh pansel bentukan pemerintah. Nah gitu. Jadi kalau kemudian tinggal 10 nama kita harus memilih lima, kan jadi dilematis," kata Syafi'i pada merdeka.com, Kamis (5/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Politikus yang akrab di sana Romo ini belum bisa memastikan apakah fraksinya akan setuju dengan 10 nama itu. Kata dia itu masih harus dibicarakan lebih lanjut.
"Ya kita akan melihat itu nanti dalam persidangan di Komisi III. Karena kalau Komisi III itu kan enggak semuanya Gerindra. Kalau Gerindra 100 persen menolak pun itu cuman 7 orang dari 50 orang lebih di komisi III. Dan pemilihannya itu kalau enggak bisa aklamasi kan pasti dengan voting," ungkapnya.
Terkait nama-nama yang dianggap memiliki rekam jejak yang buruk, Romo memastikan semua aspirasi akan ditampung. Serta juga akan mempertanyakan soal dugaan pelanggaran yang dilakukan para capim saat melakukan di fit and proper test .
"Ya fit and proper test itu kan juga mempertimbangkan semua masukan-masukan termasuk masukan dari pemerhati KPK, pemerhati pemberantasan korupsi," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diusulkan pansel. Keputusan Jokowi tersebut dikatakan Moeldoko sudah final.
"Ya sudah final lah (10 nama capim KPK)," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).
Dengan begitu, 10 nama capim KPK itu siap diserahkan pemerintah ke DPR untuk uji fit and proper test. Moeldoko mengatakan, Jokowi meyakini bahwa pansel memiliki kredibilitas dalam menyeleksi capim KPK.
"Ya Presiden sudah memerintahkan mendelegasikan kewenangan kan pasti sudah memikirkan pada saat membentuk tim seleksi sudah memikirkan kredibilitas yang bersangkutan dan seterusnya," jelasnya.
Berikut nama-nama capim KPK yang lolos tersebut:
1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata
2. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri
3. Auditor BPK, I Nyoman Wara
4. Jaksa, Johanis Tanak
5. Advokat, Lili Pintauli Siregar
6. Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan
7. Hakim, Nawawi Pamolango
8. Dosen, Nurul Ghufron
9. PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya
10. PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
NasDem Yakin Kalau Ada Capim KPK Melanggar Etik Pansel Sudah Hentikan
Penting Mendengar Masukan Publik Tentang Rekam Jejak Capim KPK
Istana Bantah Presiden Jokowi Lempar 'Bola Panas' Capim KPK ke DPR
Ketua DPR Ingin Surat Jokowi Soal 10 Capim KPK Segera Dibahas di Paripurna
Presiden Jokowi Pertimbangkan Pro Kontra Publik Terkait 10 Capim KPK
JK Minta Yang Tak Setuju 10 Nama Capim KPK Lobi DPR