Pilwalkot Makassar, Ramdhan Pomanto Nomor 1 dan Irman Yasin Limpo Urutan 4
Nomor urut 1 paslon Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando, nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda dan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Andi Muhammad Zunnun Armin.
Pengundian nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Makassar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung di Hotel Harper, Makassar, Kamis (24/9). Nomor urut 1 paslon Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando, nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda dan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Andi Muhammad Zunnun Armin.
Pengambilan nomor urut di dalam kotak yang tertutup oleh para paslon dipandu komisioner KPU Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Gunawan Mashar.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Kita berharap bisa membuat proposal baru ke warga Kota Makassar, yaitu sebuah Pilkada yang menyenangkan warga Kota Makassar," kata Ketua KPU Makassar Farid Wajdi.
Dijelaskan, dalam indeks kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Makassar termasuk zona merah. "Kami mencoba menyederhanakan cara orang melihat Pilkada yang kalau kita lihat literasi Pilkada atau kontestasi-kontestasi, referensi orang banyak itu yang jelek-jelek. Mulai dai money politics, serangan fajar, ketegangan antarkelompok. Ini yang kita evaluasi saat menyusun program dan rencana kerja untuk pelaksanaan Pilwali 2020. Itulah sebabnya kita ingin membuat pilkada yang lebih menyenangkan," jelas Farid.
Farid menegaskan, jika ada yang mengatasnamakan ketua dan anggota KPU, anggota PPK dan struktur kerja organisasi KPU yang meminta imbalan untuk laporkan ke polisi.
"Saya yakin semua tahu kantor polisi ada di mana. Jika ada yang mengatasnamakan ketua dan anggota KPU, anggota PPK dan struktur kerja organisasi KPU untuk meminta imbalan, laporkan ke polisi," tandas Farid Wajdi.