PKB DIY Dukung Cak Imin Kembali Jadi Ketum, Ini Tiga Alasannya
Langkah tersebut diputuskan dalam rapat pleno DPW PKB DIY yang dihadiri para pengurus baik jajaran Dewan Syuro maupun Tanfidz, badan otonom dan lembaga.
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi memutuskan untuk kembali mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 pada muktamar yang akan digelar di Bali, pada 24-25 Agustus.
Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistiyono mengatakan langkah tersebut diputuskan dalam rapat pleno DPW PKB DIY yang dihadiri para pengurus baik jajaran Dewan Syuro maupun Tanfidz, badan otonom dan lembaga.
"Semua pengurus yang hadir secara bulat menyepakati keputusan untuk meminta dan mendukung Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB 2024-2029. Dukungannya mutlak tanpa catatan apapun," kata Agus dalam keterangan pers di Yogyakarta, Kamis (15/8), demikian dikutip Antara.
Tiga Alasan Dukung Cak Imin
Agus mengatakan, ada tiga alasan kuat kenapa memutuskan mendukung Gus Muhaimin. Pertama, alasan yuridis yang pada Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW dan DPC PKB se-DIY pada 3 Agustus menyepakati mendukung Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB 2024-2029.
Kemudian kedua, secara fakta politik di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin, pada Pemilu 2024, partai ini mencapai prestasi politik terbaik, hal itu dilihat dari perolehan kursi dan suara, sepanjang sejarah PKB sejak partai ini berdiri. Alasan ketiga, yaitu PKB dalam beberapa tahun terakhir dan sampai saat ini berada dalam kondisi yang sangat solid dan kokoh bersatu.
"Gus Muhaimin telah membangun PKB menjadi partai yang kuat, menginspirasi para pengurus untuk terus bergerak mengabdi kepada masyarakat. Hubungan DPP dengan DPW dan DPC PKB se Indonesia sangat solid, kondusif dan produktif," kata Cak Imin.
Hubungan PKB dan PBNU
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB DIY Umaruddin Masdar mengatakan hubungan antara PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU) di DIY sangat harmonis dan sinergis.
Sebagai contoh, dalam menghadapi dan mengelola Pilkada di DIY, PKB dan NU telah menyepakati MoU yang isinya calon kepala daerah yang diusung PKB harus dimusyawarahkan bersama NU, sehingga dalam menghadapi Pilkada tetap dalam kerangka satu suara dan satu barisan.
Selain itu, kata dia, ketika membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pesantren beberapa waktu yang lalu, juga saling berkomunikasi.
"PWNU dan DPW PKB juga membentuk tim bersama untuk membahas dan mencermati pasal per pasal dalam raperda pesantren. Insya Allah di DIY, hubungan NU dengan PKB sangat baik, dan juga produktif," kata Umaruddin.