PKB: Koalisi pemerintah tak ada kesepakatan sampai tingkat Pilkada

PKB: Koalisi pemerintah tak ada kesepakatan sampai tingkat Pilkada. Daniel menegaskan, partai-partai pendukung pemerintah tetap solid mendukung Jokowi-JK. Sebab, sejak PKB memutuskan mendukung pemerintah tidak ada kesepakatan yang menyangkut Pilkada di daerah-daerah.

Wasekjen PKB Daniel Johan memastikan perbedaan dukungan di Pilgub DKI tidak akan merusak stabilitas koalisi partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat ini, PKB PAN, PPP yang menjadi bagian koalisi pemerintah mendukung Agus Yudhoyono-Sylviana bersama Partai Demokrat.

Keempat partai ini bersaing dengan PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura memilih mendukung pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI.

"Tidak dong, koalisi di pemerintahan Jokowi-JK tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kan sudah dari tahun lalu pilkada memang warna-warni termasuk yang sekarang di berbagai daerah," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/12).

Daniel menegaskan, partai-partai pendukung pemerintah tetap solid mendukung Jokowi-JK. Sebab, sejak PKB memutuskan mendukung pemerintah tidak ada kesepakatan yang menyangkut Pilkada di daerah-daerah.

"Dari awal koalisi kan memang tidak ada kesepakatan sama sampai tingkat pilkada," tegasnya.

Sebelumnya, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memprediksi dinamika politik nasional tahun 2017 lebih tinggi daripada dinamika politik 2016. Hal itu dikarenakan perbedaan pandangan partai politik masih terus terjadi.

"Sebab, di 2017 akan ada Pilkada serentak, pembahasan UU Pemilu, UU MD3, saya menduga UU MD3 tidak selesai tahun ini. Yang wacana penambahan unsur pimpinan dewan tidak semua parpol setuju. Suhunya lebih panas dari 2016," kata Syamsuddin di Dieng Room, Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Kamis, (15/12).

Syamsuddin menuturkan, perpecahan parpol pemerintah karena dukungan di Pilkada Serentak 2017 sudah terlihat jelas. Pecahnya dukungan itu tentu berdampak pada penggodokan UU di parlemen dan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Misalnya koalisi partai pendukung Jokowi-JK, saat ini dalam kasus Pilkada Jakarta pecah ke dalam dua kubu. Satu mendukung Ahok, satu dukung Agus-Sylvi. Ahok itu kita belum tahu akan ke mana ujungnya, tapi apapun hasilnya, entah Ahok menang atau kalah dalam Pilkada akan berdampak pada stabilitas koalisi pendukung Jokowi," jelas dia.

Baca juga:
Lagi asyik nyanyi, Ahok-Djarot dikagetkan kehadiran sang bunda
PDIP yakin Pilgub DKI tak bikin koalisi partai pemerintah pecah
Basuki-Djarot disambut meriah ribuan perempuan di SMESCO
Ahok: 15 Februari jangan ke Bali atau Singapura, harus ke TPS
Artis Soraya Haque beri lilin untuk Ahok, doa bagi warga Jakarta
Pesan Umi, Ahok jangan emosi dan menangis lagi saat sidang
Jika terpilih lagi, Ahok janjikan 'Kartu Jakarta One'