PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen
PKB melihat lima persen sebagai angka yang moderat dibanding tujuh persen yang diusulkan NasDem dan Golkar.
Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik menjadi lima persen.
PKB melihat lima persen sebagai angka yang moderat dibanding tujuh persen yang diusulkan NasDem dan Golkar.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
"PKB mengusulkan setuju naik. Lima persen menjadi angka moderat untuk kenaikan ini," kata Yaqut melalui pesan singkat, Selasa (9/6).
Menurutnya, kenaikan ambang batas perlu agar menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Supaya menstabilkan hubungan eksekutif dan legislatif.
"Yang pasti menyederhanakan jumlah parpol yang ada di parlemen, agar menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif serta keputusan-keputusan bisa diambil lebih cepat," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II ini menanggapi mengenai ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, jika dikurangi menjadi 10 persen seperti usulan PKS, maka akan mengurangi polarisasi pasangan calon presiden seperti 2019.
"Boleh saja 10. Akan mengurangi polarisasi jika dibanding PT yang besar seperti pilpres kemarin," jelas Yaqut.
Sementara, Yaqut belum mengungkap bagaimana sikap PKB mengenai sistem pemilu yang akan diatur dalam RUU Pemilu. Apakah diubah menjadi sistem proporsional tertutup, atau tetap sistem proporsional terbuka.
"PKB masih mempertimbangkan di antara dua sistem tersebut," tutupnya.
Baca juga:
Fadli Zon Usul Ambang Batas Presiden Diturunkan Jadi 10 Persen
PKS: Sistem Proporsional Tertutup Buat Biaya Politik Murah
Demokrat Usul Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen
Komisi II Sebut Ambang Batas Parlemen Naik Memperbanyak Suara Hangus
Perludem Usul Ambang Batas DPR dan DPRD Dibedakan