PKS: Amandemen UUD 1945 Seperti Membuka Kotak Pandora
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai, menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945 seperti membuka kotak Pandora. Dia pun meminta agar rencana amandemen UUD 1945 harus melalui diskusi yang matang.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai, menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945 seperti membuka kotak Pandora. Dia pun meminta agar rencana amandemen UUD 1945 harus melalui diskusi yang matang.
"Ide GBHN mesti dimasukkan dalam kerangka membangun Indonesia yang berkelanjutan. Ide ini akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Cost nya besar sementara benefitsnya kecil. Tanpa GBHN pun masih bisa dikawal dalam APBN," kata Mardani kepada merdeka.com, Selasa (13/8).
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK di PTUN? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Namun Dewas kukuh untuk tetap menggelar sidang etik. "Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir," ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
Ihwal kekhawatiran GBHN menjadi pintu masuk elite partai politik untuk kembali membuat pemilihan presiden melalui MPR, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Melihat itu, Mardani menilai semua kemungkinan bisa terjadi.
"Semua bisa dimungkinkan. Amandemen UUD itu seperti membuka kotak pandora. Harus punya skenario mitigasi risikonya," ucapnya.
Menurut Mardani, dihidupkannya kembali GBHN perlu ada diskusi yang transparan. Pasalnya, saat ini sudah ada UU Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur arah pembangunan lima tahun ke depan.
"Karena itu baik diskursus ini dibuat terbuka untuk publik," tandas anggota komisi II DPR RI itu.
Wacana menghidupkan GBHN kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.
PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Sementara itu, Pengamat Politik Verri Junaedi keras menolak wacana tersebut. Terlebih, amandemen UUD '45 harus dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.
Verri menjelaskan, ada sejumlah isu berkembang tentang amandemen UUD '45. Tak cuma GBHN, tapi juga ingin menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta pemilihan presiden kembali melalui MPR.
"Itu isu yang lagi marak, saya melihat bahwa sebenarnya urgensinya enggak ada. Karena sebenarnya sistem konstitusi kita sudah mengatur saat ini. Misalnya soal GBHN, kita sudah ada UU Perencanaan Pembangunan Nasional, itu arah pembangunan sudah diatur di situ. Bagaimana konsep pembangunan lima tahun ke depan sudah ada UU-nya sendiri," jelas Verri saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/8).
Selanjutnya, isu ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Menurut dia, ada sejarahnya kenapa aturan tersebut direvisi. Salah satunya, agar terjadi check and balances.
"Kenapa MPR ditarik, tapi semua diposisikan setara supaya terjadi cek and balances. Eksekutif dan Legislatif setara, agar antar lembaga negara bisa saling mengontrol, saling menguatkan. Kalau kemudian MPR diposisikan lembaga tertinggi kita kembali lagi seperti sistem lampau. Terbukti model seperti itu tidak berjalan dengan baik," tambah Verri lagi.
Verri pun curiga, GBHN hanya sebagai pintu masuk para elite partai politik untuk kembali membuat pemilihan presiden melalui MPR, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
"Menurut saya gagasan-gagasan ini memang harus dipertanyakan, kami membaca gelagat itu, untuk mendorong pemilihan presiden melalui MPR. Ini gagasan tidak tepat," tegas Verri.
Baca juga:
Wapres JK soal Wacana GBHN Dihidupkan Kembali: Apa Rakyat Setuju Haknya Diambil MPR?
Presiden Dipilih MPR, Kursi Presiden Hanya Untuk Trah Politik
Golkar Minta Amandemen UUD 1945 Dikaji Ulang
GBHN Jadi Pintu Masuk Agar Presiden Dipilih MPR Lagi?
GBHN Mau Dihidupkan, Ketua DPR Ingatkan Kondisi Ekonomi & Politik Saat Ini
Sejarah GBHN yang Kini Ingin Dihidupkan Kembali
Yasonna Klaim Partai di DPR Sepakat Hidupkan GBHN dengan Amandemen UUD 1945