PKS desak Jokowi batalkan kenaikan harga BBM, TDL & surat kendaraan
PKS desak Jokowi batalkan kenaikan harga BBM, TDL & surat kendaraan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendesak agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan tersebut karena membebani masyarakat. Sebab, PKS menganggap angka pengangguran masih tinggi ditambah daya beli masyarakat yang tergolong rendah.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan pengurusan surat kendaraan bermotor bersamaan menuai protes dari masyarakat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan tersebut karena membebani masyarakat.
"Tidaklah bijak dalam kondisi ekonomi yang sulit ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban ekonomi rakyat. Untuk itu, Fraksi PKS berharap Presiden dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).
Jazuli mengatakan, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pada memutuskan menaikkan tarif BBM, TDL dan pengurusan surat kendaraan bermotor.
Pihaknya melakukan pengamatan dan proyeksi soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tahun 2017. Hasilnya, PKS menganggap angka pengangguran masih tinggi ditambah daya beli masyarakat yang tergolong rendah.
"Fraksi PKS meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan, sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan dan terbebani dengan kebijakan tersebut," tegasnya.
Baca juga:
Bantah Kapolri, Banggar tegaskan tak setujui kenaikan STNK dan BPKB
Warga akui pelayanan pengurusan STNK dan BPKB lebih cepat
Warga keluhkan mahalnya kenaikan tarif pengurusan STNK
Tarif STNK naik, PNBP Polri ditargetkan capai Rp 7,4 triliun
Demo kenaikan BBM rusuh, warga gulingkan mobil wartawan
-
Siapa yang memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Siapa pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS? Polisi berhasil menangkap pelaku inisial IS, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS (18), seorang gadis penjual gorengan yang merupakan warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Siapa yang ikut penjaringan bakal calon bupati di Klaten dari PKS? Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan Youtuber Ridwan Hanif ikut penjaringan bakal calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) Klaten 2024 yang dibuka PKS.