PKS: Kalau Presiden Tak Ikut Intervensi Penentuan Koalisi Pilpres, Santai Saja
Kolid menyebut memang sepantasnya Jokowi sebagai presiden tidak turut serta dalam pembentukan koalisi atau pencalonan sosok sebagai capres di pemilu 2024. Sebab, jika seorang Presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi.
Juru Bicara (Jubir) PKS, M Kolid merespon soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merasa jengah lantaran dianggap intervensi soal pembentukan koalisi atau menjegal salah satu tokoh calon presiden (capres). Dia menilai, seharusnya Jokowi santai saja jika memang dirinya tak merasa ikut campur.
"Presiden tidak perlu takut atau khawatir dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi pilpres ya santai saja," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (22/12).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Lebih lanjut, dia pun menyebut memang sepantasnya Jokowi sebagai presiden tidak turut serta dalam pembentukan koalisi atau pencalonan sosok sebagai capres di pemilu 2024. Sebab, jika seorang Presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi, dan itu tidak baik untuk demokrasi di Indonesia.
"Desain konstitusi juga mengamanatkan Partai Politik yg punya hak dan wewenang dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi sudah sewajarnya pencapresan menjadi domain pimpinan partai," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo gerah dituduh bisa menggagalkan pembentukan koalisi atau menjegal tokoh menjadi calon presiden di 2024. Jokowi mengatakan, harus dipikir dengan akal sehat apakah semudah itu menggagalkan koalisi dan jegal orang maju menjadi calon presiden.
"Jadi kalau ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah, kan enggak," ujar Jokowi saat HUT ke-16 Hanura di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).
Jokowi menuturkan, semua orang partai pintar. Tidak mungkin gampang sekali dihasut dengan tuduhan-tuduhan.
"Partai kan orang pintar-pintar semua, orang pintar-pintar semua masa gampang sekali digitukan. Kan enggak mungkin," ujar Jokowi.
Kepala negara ini mengatakan, tokoh yang ingin sekali menjadi calon presiden juga jangan menuduh dirinya sebagai kegagalan maju di Pilpres. Jokowi kembali menegaskan dirinya tidak ikut-ikutan.
"Mungkin untuk pilpres bisa seperti itu lagi ada orang atau tokoh ingin sekali mendapatkan kendaraan supaya bisa mencalonkan ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan istana ikut-ikutan. Kekuatan besar ikut-ikutan urusannya apa dengan saya," ujar Jokowi.
Ia juga tidak mau dituduh menggagalkan partai untuk berkoalisi. "Jangan juga nanti ada partai inginnya koalisi dengan sana enggak bisa masuk ke sana pasti ada seperti itu," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
(mdk/fik)