PKS minta KPU dan Bawaslu yang putuskan penghentian kampanye di Sulteng
Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai kampanye Pilpres 2019 tidak perlu dihentikan. Hal itu, menanggapi pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan kampanye pilpres di Sulawesi Tengah (Sulteng) dihentikan sementara.
Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai kampanye Pilpres 2019 tidak perlu dihentikan. Hal itu, menanggapi pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan kampanye pilpres di Sulawesi Tengah (Sulteng) dihentikan sementara.
"Kalau menurut saya sih persoalannya bukan pada menghentikan kampanye, kalau kampanye berhenti terus enggak diapa-apain juga ngapain," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Menurutnya jika ingin menjaga perasaan masyarakat yang terdampak bencana sebaiknya diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, kata dia, itu adalah wewenang dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Meski begitu, Jazuli tak keberatan jika ada penghentian kampanye di Sulteng.
"Kalau itu mungkin, maksudnya demi menjaga perasaan yang kena musibah, supaya jangan merasa dieksploitasi, itu saya kira silakan KPU dan Bawaslu ya yang nangani itu ya, kan KPU penyelenggaranya," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR ini menilai, seharusnya yang tidak diperbolehkan adalah memanfaatkan musibah untuk kepentingan masyarakat.
"Yang tidak boleh itu menggunakan musibah yang ada di situ untuk kepentingan salah satu calon padahal bantuannya dari negara itu yang enggak boleh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan kegiatan kampanye partai politik dihentikan sejenak. Saran tersebut khusus untuk lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Saya berpendapat dan menyarankan agar untuk sementara waktu paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya itu kegiatan kampanye pemilu dihentikan," kata SBY dalam keterangan resminya, Minggu (30/9).
Baca juga:
Tunda kampanye, Prabowo-Sandi pilih bantu korban Donggala dan Palu
Politikus PDIP ini tak setuju kampanye dihentikan karena bencana di Palu
Mendagri Tjahjo imbau agar setop kampanye di Sulteng
PKB setuju kampanye di Sulawesi Tengah dihentikan sementara
Palu diguncang gempa, Sandiaga tunda rencana kampanye ke Sulawesi
Dedi Mulyadi: Jangan politisasi bencana, Jokowi berhak gunakan fasilitas negara