PKS protes soal MKD, pimpinan DPR akan gelar rapat antar fraksi
Masalah ini bermula sejak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan 3 elite PKS atas pemecatannya
Konflik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah semakin sengit. Kali ini, pertarungan tak hanya terjadi di pengadilan, tetapi merembet soal jabatan ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk membahas mengenai kekecewaan PKS karena kehilangan kursi Ketua MKD yang sebelumnya dijabat kadernya, Surahman Hidayat.
"Hari ini memang atas koordinasi bersama, kolektif kolegial. Pimpinan DPR sepakat sesuai dengan rapat pengganti bamus melakukan rapat kordinasi konsultasi dengan pimpinan fraksi terhadap situasi aspirasi yang ada di MKD," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7).
Taufik menyebut pimpinan DPR akan menindaklanjuti dan mencoba mencari solusi atas masalah ini. Tentunya dengan mengacu pada mekanisme, tata tertib dan prosedur yang tercantum dalam UU MD3.
"Bagaimana tindak lanjutnya, solusinya tentunya kita kembalikan tentunya satu mekanisme di DPR, tata tertib, kedua mekanisme di UU MD3. Ketiga, sekali lagi pimpinan DPR tidak dalam kapasitas bisa mengintervensi keputusan yang ada," jelas Taufik.
Politikus PAN ini menambahkan, akan dicari solusi terbaik dengan adanya rapat konsultsi antar pimpinan fraksi ini.
"Ini sekali lagi belum secara menyeluruh kemarin memfinalkan. Tetapi sekali lagi ini justru untuk meminta pendapat dari setiap fraksi dari situasi MKD ini kan kader terbaik semua dari tiap fraksi. Pimpinan DPR harus hati-hati," tandasnya.
Untuk diketahui, masalah ini bermula sejak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan 3 elite PKS atas pemecatannya. Tiga elite PKS yang dilaporkan ke MKD tersebut adalah Ketua Dewan Syariah Surahman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman.
Karena aduan ini, PKS pun menyerahkan surat permohonan rotasi Surahman dari kursi Ketua MKD. Akan tetapi, mendadak MKD menggelar rapat pleno internal tanpa mengundang PKS.
Hasil dari rapat itu, terpilih lah Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua MKD baru menggantikan Surahman. Pengesahan Dasco dan jajaran pimpinan MKD dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
PKS pun melayangkan protes dan menilai penetapan komposisi baru pimpinan MKD sebagai sabotase. PKS menilai untuk menetapkan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) harus dipilih secara paket dan telah tercantum dalam UU MD3.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Kapan Amir Hamzah ditangkap? Konon, Amir diduga sedang makan bersama dengan perwakilan Belanda saat kembali ke Sumatra. Saat itu, revolusi sosial sedang berkembang. Sebuah kelompok dari Pemuda Sosialis Indonesia menentang Feodalisme. Akhirnya masa kepemimpinan Amir pun hancur dan ia ditangkap.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Baca juga:
Surahman dilaporkan Fahri Hamzah, PKS tunjuk Muzzammil pimpin MKD
MKD mulai usut laporan Fahri Hamzah kepada 3 elite PKS usai reses
Ribut dengan Fahri Hamzah, PKS kehilangan kursi ketua MKD
PKS intensifkan lobi Gerindra, Demokrat & PDIP untuk cari lawan Ahok
Soal koalisi, PDIP sebut deal di DPD belum tentu sepakat di DPP