PKS puji langkah pemerintah tetapkan 27 Juni sebagai hari libur nasional
Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan pemerintah sadar bahwa Pilkada Serentak 2018 ini merupakan terbesar sepanjang sejarah.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi keputusan pemerintah menetapkan 27 Juni sebagai hari libur nasional. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan pemerintah sadar bahwa Pilkada Serentak 2018 ini merupakan terbesar sepanjang sejarah.
"Menjadi libur nasional saya kira itu baik sekali. Kita harapkan ini menjadi momentum yang penting dalam politik indonesia. Ini hari yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh rakyat Indonesia dalam partisipasi politiknya. Jangan lewatkan sekalipun, suara anda sangat menentukan masa depan Indonesia di daerah masing masing," katanya di markas PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
PKS berharap, Pilkada dapat berlangsung dengan luber dan jurdil serta diharapkan netralitas yang sudah dijamin pemerintah benar-benar berjalan di lapangan. "TNI, Polri, BIN maupun sampai aparat birokrasi yang terendah di bawah semuanya harus memainkan peran proporsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tutur Mustafa.
Mustafa juga menyikapi positif pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melihat ada ketidaknetralan aparat negara yakni TNI, Polri dan BIN. Menurutnya, SBY sebagai tokoh bangsa tak mungkin asal bicara.
"Sebagai mantan Presiden RI dua periode beliau punya kepekaan yang tinggi tentang situasi yang berkembang, jadi beliau pasti berbicara atas data dan fakta yang beliau temukan. Sehingga ini merupakan warning dari pemerintah agar tidak main-main," ujarnya.
Kemudian, PKS juga bersyukur bahwa pemerintah menanggapi baik dan tetap memberi penghormatan kepada SBY. Partai berbasis Islam ini berharap apa yang diingatkan SBY dapat dijalankan secara amanah oleh pemerintah.
"Kita dari parpol keseluruhannya akan memberikan pengawasan yang maksimal dan kita akan lakukan proses advokasi secara hukum apabila di lapangan nyata-nyata terjadi. Sekali lagi netralitas ini akan menentukan mutu demokrasi ke depan," ujar Mustafa.
Baca juga:
Uniknya TPS Cawagub Jabar Dedi Mulyadi
Polda Sumut sebut tiga daerah rawan di Pilkada Serentak
Ada 576 pemilih di TPS Deddy Mizwar
Tangkis 'serangan fajar', pemuda di Maluku begadang & ronda bergantian
Pilkada Serentak, SBY dan keluarga mencoblos di TPS 006 Gunung Putri
Pilgub Sumut, hattrick PKS atau kemenangan perdana PDIP?