PKS sebut Menkum HAM terlalu nafsu sahkan kubu Agung Laksono
PKS sebut keputusan Menkum HAM justru menambah konflik di internal Partai Golkar.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono hanya menambah konflik di tubuh Golkar. Yasonna dinilai sudah melakukan intervensi terhadap partai politik di era demokrasi.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah harusnya melakukan pembinaan dalam kisruh internal partai politik. Bukan malah membuat konflik seperti zaman orde baru yang dilakukan pemerintah terhadap partai politik.
"Harusnya di zaman demokrasi pemerintah melakukan pembinaan bukan justru membuat konflik di dalam partai politik ini bukan zaman dulu lagi," kata Jazuli saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/3).
Jazuli menilai, konflik Golkar pasti akan berdampak pada pemerintah. Karena itu, seharusnya dalam menangani konflik ini, pemerintah bersikap arif dan bijaksana.
"Imbas parpol akan berimbas pada pemerintah nantinya, jadi karena itu harusnya pemerintah lebih arif menyikapi persoalan internal partai politik, jangan terkesan dia mengintervensi apalagi ranah hukum," terang dia.
Jazuli sendiri melihat bahwa tidak ada keputusan yang diambil oleh Mahkamah Partai Golkar dalam dualisme kepengurusan antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Dia pun heran kenapa Yasonna mengesahkan kepengurusan Agung.
Dia melihat, Yasonna terlalu bernafsu mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Sementara lain halnya dengan kepengurusan PPP di bawah Suryadharma Ali (SDA) yang sudah dimenangkan PTUN, namun tidak juga segera disahkan Menkum HAM.
"Menkum HAM seperti terlalu nafsu mengaluarkan keputusan, sementara PPP di pengadilan memutuskan itu enggak dikeluarkan langsung. Ini ada yang tidak wajar, ada pertanyaan seperti itu pemerintah harus menjawab kenapa menggunakan standar ganda," pungkasnya.
Baca juga:
Akbar Tandjung: Penyelesaian Golkar hanya bisa melalui Munaslub
Tolak kemenangan kubu Agung, loyalis Ical bakal geruduk Kemenkum HAM
Fadli Zon sebut Prabowo tak pernah minta Ical boikot Pilkada
Desmond: Harusnya Menkum HAM malu menangkan Golkar kubu Agung
Golkar kubu Ical laporkan Agung Laksono cs ke Bareskrim
Desmond: Kami dukung angket, Menkum HAM Yasonna kartu merah!
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.