PKS Yakin Jokowi Konsisten Tidak Bakal Terbitkan Perppu KPK
PKS Yakin Jokowi Konsisten Tidak Bakal Terbitkan Perppu KPK. Nasir menjelaskan konsistensi yang dimaksud adalah saat Jokowi merestui pembahasan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh DPR.
Anggota DPR Muhammad Nasir Djamil meyakini tidak ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK yang akan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Politisi PKS mantan anggota Komisi III itu yakin Jokowi konsisten setiap kali mengambil keputusan.
Nasir menjelaskan konsistensi yang dimaksud adalah saat Jokowi merestui pembahasan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh DPR.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Jika ada persetujuan, namun kemudian menerbitkan Perppu, Nasir menilai langkah itu tidak etis dilakukan sebagai pemimpin negara.
"Ini adalah pembahasannya bersama dan itu tidak elok kalau kemudian presiden, setelah dibahas kemudian mengeluarkan Perppu," kata Nasir, Jakarta, Jumat (4/10).
Andai pun presiden tetap menerbitkan Perppu, Nasir mengatakan tidak serta merta aturan itu bisa diterima oleh legislatif. Ada pemilahan aturan mana saja yang diterima ataupun ditolak.
Nasir menyarankan, Jokowi sebaiknya memanfaatkan para pembantunya, Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, berkomunikasi dengan seluruh pihak agar maksud dan tujuan Jokowi atas setiap keputusan dapat disampaikan dengan baik.
Jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan tuntutan sebagian pihak, Nasir kembali mengingatkan agar sengketa itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai mekanisme hukum menguji satu norma hukum yang ada.
"Harus diajarkan juga pada masyarakat Indonesia bahwa mereka punya MK untuk menguji norma-norma yang menurut mereka tidak sejalan dengan pemikiran ini, pemikiran itu dan sebagainya," tukasnya.
Sebelumnya mahasiswa dari sejumlah universitas swasta menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka mendesak agar Jokowi segera Perppu KPK.
Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad mengatakan kedatangan para perwakilan kampus swasta semata-mata agar untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait perppu KPK. Melalui pertemuan ini, pemerintah diharapkan dapat mendengar langsung keinginan mahasiswa.
"Kami tahu isu kami dirusak, gerakan kami yang tadinya substantif menjadi gerakan yang ke mana-mana. Sekarang ini kota membuka ruang dialog agar pemerintah lebih utuh dapat info itu," kata Salman.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Mahfud Soal Perppu KPK: Apapun Keputusan Presiden Jokowi Dihormati
Belum Bersikap Soal Perppu KPK, Golkar Pantau Uji Materi di MK
Mengukur Kegentingan Memaksa Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK
Peneliti LIPI Nilai UU KPK Hasil Revisi Cacat Prosedural dan Subtansi
Surya Paloh: Jokowi dan Lima Ketum Parpol Satu Suara Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK