Polemik PKPU caleg eks koruptor, ketua DPR inginkan solusi yang elegan
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Bamsoet meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali pada jalan yang benar dan tidak melanggar undang-undang.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Bamsoet meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali pada jalan yang benar dan tidak melanggar undang-undang.
"Pendapat saya pribadi adalah, tentu saya mengimbau agar mendorong KPU untuk kembali ke jalan yang benar mematuhi UU yang ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Menurutnya, setiap lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang tetap harus menaati undang-undang di atasnya. Karena hal itu bagian dari sumpah jabatan.
"Setiap lembaga yang diberikan wewenang oleh UU harus taat kepada UU sebagai mana sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat pelantikan. Bahwa nanti ada wacana pelarangan, itu harus dibahas lagi atau diubah dalam UU," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, seharusnya KPU bisa menjaga tensi di tahun politik ini. Sebab, apa yang dilakukan KPU justru bisa digolongkan sebagai tindakan menaikkan tensi politik.
"Karena apa yang dilaksanakan oleh KPU ini menjadi pemicu di mana kita seharusnya menjaga keharmonisan menjaga tensi politik. Nah KPU sebagai penyelenggara pemilu harusnya yang paling pertama menjaga tensi itu bukan malah memanaskan tensi tersebut," ujar Bamsoet.
Untuk mengatasi pro-kontra PKPU tersebut, pimpinan DPR, ujar dia, telah mengundang beberapa pihak untuk menggelar rapat koordinasi yang akan digelar Rabu (4/7). Rapat itu rencananya akam dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Jaksa Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Ya, kami pimpinan telah mengundang seluruh pihak-pihak terkait atas permintaan Komisi II," ujarnya.
Bamsoet berharap dari rapat tersebut bisa menemukan jalan keluar. Salah satu sarannya dengan mengubah frasa melarang menjadi mengimbau.
"Harus ada jalan keluar, mungkin yang kebih elegan dan elok adalah aturannya bukan melarang, tapi mengimbau, atau menyarankan partai-partai politik, disarankan tidak mengajukan calon anggota yang pernah menjadi terpidana, itu lebih elegan," tandasnya.
Baca juga:
Dukung KPU larang koruptor jadi caleg, Dedi Mulyadi bilang agar rakyat tak terlukai
DPR, Kemenkum HAM & KPU akan bertemu cari solusi soal PKPU
Golkar dukung PKPU yang larang eks napi korupsi nyaleg di Pemilu 2019
PKPU larang koruptor nyaleg, ini tanggapan pedas Haji Lulung
Golkar belum bersikap soal KPU larang eks napi korupsi nyaleg