Politikus PDIP minta PAN jangan banci jika ingin gabung kabinet
"Kalau dia gabung di pemerintah, DPR juga harus dukung," kata Masinton.
Di tengah isu reshuffle kabinet, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulfikli Hazan menyatakan kesediaannya jika ada kader PAN yang ditunjuk bergabung dalam Kabinet Kerja.
Menanggapi hal itu, politisi PDIP, Masinton Pasaribu menegaskan, kesediaan PAN untuk bergabung di pemerintahan juga mesti didukung oleh fraksi PAN di DPR.
Menurut Masinton, sikap ketegasan itu mesti mendapat dukungan oleh semua kader PAN. "Kalau dia gabung di pemerintah, DPR juga harus dukung. Kalau sisi lain dia dukung, tapi dia tentang sisi lain," sindir Masinton di Senayan, Jakarta, Jumat (5/6).
Lanjut dia, apa yang ditegaskan Zulkifli Hasan mesti menjadi suara semua kader PAN. Dukungan kepada pemerintah tidak mesti setengah-setengah.
"Jangan dua kaki. Jangan banci. Kalau dukung ya dukung. Saran saya, kalau dukung pemerintah ya konsisten dua-dua," pungkas bekas ketua umum Repdem, sayap partai PDIP.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak masalah jika kadernya diminta masuk ke kabinet kerja Presiden dan wakil presiden Jokowi-JK. Hal ini berkaitan dengan isu reshuffle yang makin kencang, Jokowi dikabarkan akan melakukan pergantian posisi di kabinet usai lebaran nanti.
Meski demikian, Zulkifli menegaskan jika secara kelembagaan, PAN akan tetap berada di luar pemerintahan. Sementara jika ada kader PAN yang masuk kabinet, hal itu mewakili pribadi.
"Kalau sebagai orang Indonesia diminta tugas, ya siap saja. Tapi atas nama masing-masing. Kan kalau secara pribadi, Warga Negara Indonesia dapat tugas kan boleh saja, dan nggak boleh nolak. Tapi PAN tetap di luar pemerintahan," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta.
Baca juga:
Taufik: PDIP pantas tersinggung & marah saat Djarot disalahkan Ahok
Kentalnya nuansa merah dan putih di kantor baru PDIP yang megah
PDIP sebut TNI harus bertanggung jawab soal kasus 'Kudatuli'
Tari tradisional Papua sambut pembukaan kantor baru PDIP
Mega: Kita bersyukur sekarang punya kantor yang bagus dan megah
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.