Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Kritik Iuran BPJS Naik: Pemerintah Sensitif Deh
Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang. Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.
Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Proletariyati menyoroti naiknya iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19. Dia tidak setuju kenaikan iuran tersebut yang justru mempersulit rakyat. Padahal, keputusan Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan naiknya iuran BPJS.
"Jelas tidak setuju baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai Komisi IX. Itu kan sudah melalui tahapan rapat berkali-kali, yang melibatkan rapat gabungan, bahkan pernah dipimpin oleh ketua DPR Mbak Puan, semua menolak kenaikan BPJS dan diserahkan ke pemerintah, juga keputusan MA juga menolak kenaikan BPJS," kata Ribka, Kamis (14/5).
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Siapa yang diimbau oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN? Rizzky juga mengimbau keberlangsungan Program JKN harus tetap terjaga, hal ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peserta BPJS Kesehatan dengan rutin membayar iuran JKN.
-
Siapa yang menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan? Penghargaan diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang. Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.
"Pemerintah sensitif deh. Ini sebetulnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja. Kenapa harus naik? Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan, seperti pajak dibebaskan, bensin untuk ojol aja bisa 50 persen sampai 30 persen," ucapnya.
Ribka heran BPJS malah naik di tengah rakyat yang kesulitan. Dia bilang, lama-lama orang bisa tidak membayar BPJS. Keputusan pemerintah dia harap bisa diulang dan dikaji kembali.
"Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS," pungkasnya.
Baca juga:
Iuran BPJS Naik Jadi 'Kado' Istimewa Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19
Politikus PPP Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Rakyat
YLKI Minta Pemerintah Tambal Defisit BPJS Lewat Cukai Rokok Dibanding Naikkan Iuran
Komisi VIII: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Runtuhkan Antibodi Masyarakat
Bos BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran Berlaku, Kita Hampir Tidak Defisit Lagi