Politikus PDIP: Soal Golkar lebih baik islah atau buat partai baru
TB Hasanuddin menilai kubu di Golkar yang tak diakui pemerintah lebih baik dirikan partai baru.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak rencana Koalisi Merah Putih untuk melakukan revisi UU Pilkada dan UU Partai Politik. PDIP justru menyarankan agar partai yang berkonflik islah ketimbang harus lakukan revisi UU yang membuat hiruk pikuk politik tak kunjung selesai.
Politikus PDIP TB Hasanuddin menilai, kisruh partai politik memang menyulitkan semua pihak termasuk KPU. Jalan keluar yang paling baik, menurut dia, memang antar kedua kubu saling rekonsiliasi atau islah.
"Kalau mudah ya jangan revisi, islah saja mereka. Segera islah lalu kepengurusannya didaftarkan lalu menunjuk calon kepala daerah," kata TB Hasanuddin saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (21/5) kemarin.
TB Hasanuddin menambahkan, jika memang dua belah pihak antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sama-sama kuat untuk jadi ketua umum, menurut dia, bisa saja periode jabatan ketua umum dibagi dua. Sebab konflik ini, lanjut dia, sangat berpengaruh terhadap tokoh partai di daerah yang terhalang tidak bisa maju karena konflik elite.
"Nah bagi dua seperti anggota DPR itu jadi 2,5 tahun, mungkin asik juga tuh 2,5 tahunan, seperti PAW ya karena kasihan di bawah, karena kader di daerah sampai pindah partai biar bisa ikut pilkada kan ada kader yang kuat tapi enggak bisa daftar karena partainya pecah kongsi akhirnya mereka bersedia untuk pindah partai untuk sekedar masuk 20 persen untuk persyaratan," terang dia.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar partai berkonflik untuk segera islah demi pilkada. Kalaupun tidak bisa, dia menilai, tak perlu ribut dengan satu partai lebih baik buat partai baru saja bagi yang tidak diakui pemerintah.
"Ya apa susahnya rekonsiliasi, duduk bareng, karena ini kan aset bangsa. Ya tapi kalau menurut saya partai yang diakui UU ya tetap, ya yang enggak diakuin ya dirikan partai baru," tutur dia.
TB Hasanuddin mengakui jika menunggu putusan inkracht pengadilan akan berjalan lama. Apalagi Ical memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PTUN dan Pengadilan Negeri. Setelah menang di PTUN Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ajukan banding.
"Itu PTUN lain dengan substansi pengadilan, PTUN jalan, pengadilan jalan, ini akan berlarut-larut, akhirnya menggerus partai. Ya saya balik lagi sebaiknya ya rujuk," pungkas dia.
Baca juga:
Ruhut tak percaya PDIP mau pecah Golkar biar menang besar di pilkada
TB Hasanuddin: PDIP diperkosa Golkar 20 tahun, tapi kami tak dendam
Loyalis Agung desak kubu Ical bergabung jika ingin ikut pilkada
Dibatalkan PTUN, Kemenkum HAM ngotot SK Golkar Agung sesuai aturan
JK ajak Ical dan Agung ketemu minggu ini, bahas jalan islah Golkar
Bamsoet tuding PDIP pecah belah Golkar agar menang besar di pilkada
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.