Politikus PKB: Menteri Yuddy cari sensasi, takut di-reshuffle!
"Itu cuma nyari sensasi dan tendensius banget," kata Daniel.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi secara tiba-tiba melakukan penilaian terhadap instansi dan lembaga pemerintahan. Evaluasi tersebut dilakukan di tengah isu reshuffle kabinet Jilid II yang tengah berhembus kencang.
Tak ayal, politikus Hanura itu langsung dibanjiri kritik. Kini, kecaman juga datang dari Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan yang menyebut langkah Menteri Yuddy itu hanyalah cara untuk mencari sensasi semata.
"Itu cuma nyari sensasi dan tendensius banget," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/1).
Tak hanya itu, Anggota Komisi IV DPR ini juga menilai bahwa evaluasi dari Menteri Yuddy tersebut hanyalah sebuah bentuk kepanikan dikarenakan takut terkena reshuffle kabinet.
"Itu ekspresi ketakutan Menpan sendiri yang banyak mengeluhkan kinerjanya dan khawatir di-reshuffle," ujarnya.
Sebelumnya, KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun.
Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga:
PAN: Presiden yang berhak evaluasi menteri, bukan Menpan RB
Seskab puji penilaian akuntabilitas yang dilakukan Menteri Yuddy
MenPAN-RB buat rapor menteri, PDIP tegaskan itu kewenangan Jokowi
Menteri Yuddy: Penilaian akuntabilitas tak terkait reshuffle
Soal pemecatan Rini, Sekjen PDIP yakin Jokowi patuh dengan UU
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.