Politikus PKS Nilai Ide Pilkada Asimetris Mendagri Tito Prematur
"Kalau ini buat saya jumping untuk conclusion langsung asimetris," ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pelaksanaan Pilkada secara asimetris. Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, usulan tersebut terlalu prematur.
"Pertama saya melihatnya usulannya prematur karena tidak didahului dengan kajian lebih dahulu," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.
Mardani mengatakan, sebaiknya Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian terlebih dahulu soal pilkada asimetris. Setelah ada kajian baru bisa diputuskan lebih lanjut oleh DPR.
"Kalau ini buat saya jumping untuk conclusion langsung asimetris," ungkapnya.
Jika sudah ada kajiannya, Mardani meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan hasilnya pada DPR. Kemudian akan ditentukan bagaimana penyelesaian pilkada yang seharusnya.
"Yang paling enak Kemendagri menyampaikan di komisi II baru kita bahas. Hasil keputusannya itu yang bisa kita tindak lanjuti bersama," ujarnya.
Masalah Pilkada Tak Hanya Politik Uang
Dia menuturkan, bisa saja masalah dalam pilkada langsung bukan pada politik uang, tetapi juga regulasi-regulasi yang terlalu longgar.
"Misal sanksi untuk money politic-nya rendah coba kita berbaik itunya. Tetapi langsung semua saya yakin akan sangat turun," ucapnya.
Usul Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Diturunkan
Mardani juga usul agar ambang batas pencalonan kepala daerah diturunkan. Hal itu, menurutnya bisa mengatasi masalah pilkada langsung.
"Mereka akan saling menjaga. Karena ada rasa saling memiliki. Buat saya ini terlalu prematur," ucapnya.
Usulan Mendagri Tito
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada langsung dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu.
Tito mengatakan, kalau dalam evaluasi Pilkada itu ditemukan pemilihan langsung banyak negatifnya, sistem bisa diubah. Salah satunya sistem asimetris itu.
Sistem itu jika diterapkan maka ada dua sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah, misal di perkotaan.
Aspek budaya, administrasi dan lainnya tentu juga menjadi pertimbangan layak tidaknya daerah itu menggelar pilkada langsung.
Sementara, pemilihan tak langsung, menurut Tito bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari money politics, atau pilkada berbiaya besar.
(mdk/ray)