Politisi PAN sebut program sertifikasi tanah dipaksakan buat pencitraan Jokowi
Politisi PAN Mohammad Hatta menuding program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo hanya program pencitraan untuk pemilu 2019. Sebab, program tersebut berbeda dengan tujuan utama reformasi agraria untuk menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Politisi PAN Mohammad Hatta menuding program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo hanya program pencitraan untuk pemilu 2019. Sebab, program tersebut berbeda dengan tujuan utama reformasi agraria untuk menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah bagi masyarakat.
"Saya kira ini proyek yang dipaksakan untuk 2019 untuk pencitraan, bagi kami di Komisi II kurang kegunaannya," ujar anggota komisi II Fraksi PAN ini ketika diskusi DPP PAN bertajuk 'Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?' di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (21/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Mengapa Budi Arie menilai Jokowi pantas menjadi Wantimpres? Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun."Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63," kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
Hatta mengaku sejak awal Komisi II mengkritisi penggunaan APBN yang dirasa kurang untuk melakukan legislasi pertahanan ini. Sebab, dalam praktiknya, membutuhkan dana besar mulai dari aspek legislasi sampai membayar pengukur tanahnya.
"Kami di Komisi II mengkritisi APBN nya, anggaran yang diberikan kepada BPN tak cukup untuk sertifikasi tanah," kata dia.
Sehingga, menurut Hatta, banyak terjadi kepala desa yang ditangkapi karena melakukan pungutan liar untuk kejar tayang. Dia mengaku banyak aduan terkait masalah sertifikasi di lapangan.
"Masalah di lapangan banyak diadukan di Komisi II. Kepala desa banyak ketangkap pungli untuk kasus sertifikasi tanah. Karena dikejar target dilempar ke Bupati, Bupati ke kepala desa," ucapnya.
Dia menyarankan seharusnya pemerintah melaksanakan pemerataan kepemilikan tanah kepada rakyat. Itulah refomasi agraria yang harus dikedepankan. Hatta yakin Jokowi mampu melobi-lobi para pengusaha pemilik tanah agar bisa dikembalikan ke tangan pemerintah.
"Saya yakin dengan pendekatan yang baik, seorang Jokowi sudah berhasil melakukan itu di kota Solo. Itu bisa melakukan pendekatan secara manusiawi dan meminta kepada pengusaha itu untuk sebagian asetnya untuk dibagikan pada masyarakat. Sehingga angka si miskin dan si kaya itu bisa balance," tukasnya.
Baca juga:
Greenomics ke Amien Rais: Zulkifli Hasan juara pemberi izin perkebunan
Presiden Jokowi ingatkan kritik harus dengan data komplet
Reaksi keras Luhut dinilai justru beri panggung ke Amien Rais
OSO sebut Luhut & Amien Rais punya pikiran sama, wajar saja
JK: Ya kalau tidak mengkritik itu bukan Pak Amien Rais