Politisi PDIP: Jokowi dan Istana Memang Harus Respons Fitnah Tak Berdasar
Deddy menilai seharusnya Demokrat dan PKS lebih elegan dalam berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai mereka dan mempromosikan calon mereka.
Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan pihaknya menyesalkan taktik politik berbasis tudingan dan adu domba yang kerap dilakukan oleh sejumlah politisi PKS dan Demokrat. Menurut Deddy, Jokowi dan Istana memang harus merespons.
"Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan kegaduhan politik," ujar Deddy melalui keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (24/12).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Menurut Deddy, beberapa tudingan telah dilakukan berulang kali oleh para elite Demokrat dan PKS. Mulai dari soal (potensi) kasus hukum Anies Baswedan, jegal menjegal bakal calon presiden dan cawapres, tawar menawar kursi kabinet, intervensi KPU dan banyak lagi. Istana hingga Presiden Jokowi selalu dituding berada di balik semua persoalan yang dilontarkan.
"Ini tidak sehat, asumsi dibangun atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu," ungkap Deddy.
Lebih jauh Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa taktik ini dipakai kedua partai politik tersebut untuk mendapatkan simpati publik. "Dari dulu Demokrat itu suka main drama politik. Sementara PKS suka menuduh tanpa bukti yang logis dan valid. Jadi sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi menjadi genetika politik dari kedua partai itu," ujar Deddy.
"Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa istana maupun Presiden melakukan intervensi apapun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika," imbuh anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.
Sebagai contoh, Deddy menjelaskan insinuasi bahwa Presiden Jokowi memihak bakal calon Presiden manapun dengan penggunaan kekuasan haruslah dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi. Sejauh ini Jokowi maupun istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon manapun. Juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng-endorse calon.
"Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi. Hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan tidak ada regulasi atau konstitusi yang dilanggar. Hal itu masih lebih elegan dibanding dengan Anies Baswedan yang kemana-mana dipromosikan sebagai Calon Presiden oleh partai-partai politik pendukungnya," ujar pria asal Sumatera Utara ini.
"Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk mengendorse salah satu bakal calon," lanjutnya.
Maka itu, Deddy menilai seharusnya Demokrat dan PKS lebih elegan dalam berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai mereka dan mempromosikan calon mereka.
"Tudingan-tudingan yang disampaikan kedua partai itu merupakan racun bagi demokrasi. Sebab politik adalah masalah persepsi dan persepsi bagi masyarakat awam cenderung dianggap realita. Janganlah bermain fitnah dan insinuasi," ungkap Deddy.
Di sisi lain, tegas Deddy, istana dan Jokowi memang harus merespons tudingan dan fitnah tidak berdasar yang dilontarkan di ruang publik. Sebab jika tidak, maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.
"Sebaiknya Demokrat dan PKS memperbaiki cara berpolitiknya agar lebih elegan dan positif. Ini era medsos di mana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah pelosok. Kecurangan dan intervensi pemilu seperti yang terjadi di masa pemilu 2004 dan 2009 apalagi jaman Orde Baru hampir tidak punya ruang sama sekali," pungkas Deddy.
Baca juga:
Bicara Politik Identitas, Djarot Minta Publik Belajar dari Pilkada DKI Jakarta
PDIP Minta Sekjen Golkar Urus Parpol Masing-Masing
Tangkap Sinyal Reshuffle Jokowi, Parpol Koalisi Kompak Sindir Kursi Menteri NasDem
Jokowi Beri Sinyal Reshuffle, PDIP Minta Mentan dan Menteri KLHK Dievaluasi
Di Tengah Isu Reshuffle, Cak Imin Minta Kementan Dilebur ke Kementerian Desa
Sekjen Golkar Minta Maaf pada PDIP, Luruskan Ucapan Puan Vs Ganjar