Politisi PDIP sebut bego yang anggap revisi UU KPK bak kitab suci

Masinton sebut UU KPK perlu revitalisasi, bukan soal penguatan atau pelemahan saja.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menasihati calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang tengah jalani uji kepatutan dan kelayakan. Masinton mengkritik komisioner KPK yang enggan merevisi undang-undang KPK seperti ketakutan merevisi kitab suci.

‎"Makanya saya keluar dari perdebatan apa revisi penguatan pelemahan. Bego saja kita penguatan pelemahan kayak kitab suci. Kita perlu revitalisasi. Kita harus keluar dari cara berpikir itu," kata Masinton dalam uji kelayakan Capim KPK di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut Masinton, selama ini KPK cenderung berjalan di tempat. Sebab, hanya bekerja sendiri sebagai lembaga pemberantas korupsi yang bersifat tunggal.

"Kalau model penanganan korupsi kita selalu begini saja, kita khawatir jalan di tempat. Maju enggak mundur enggak. Sebelum saya di DPR dulu dari mulai cicak versus buaya saya orang yang bela KPK. Tapi kita sadar yang kita bela bukan institusinya tapi kinerja pemberantasan korupsi. Kewenangannya sangat besar," ungkapnya.

Masinton menegaskan, KPK diberi kewenangan istimewa oleh undang-undang. Maka dari itu tak boleh arogan, harusnya justru menggandeng institusi lain untu bekerjasama.

"Kurang kuat apa kewenangan yang diberikan undang-undang pada KPK. Perdebatan kita bukan lagi penguatan pelemahan tapi merevitaliasi fungsi penegakan hukum kita dalam pemberantasan korupsi. KPK sebagai garda ke depannya mampu bersinergi dengan lembaga lainnya. Bukan hanya lembaga penegak hukum tapi juga dengan lembaga dan elemen masyarakat yang lain," tuturnya.

Selain itu, Masinton berujar, percuma jika secara rutin tiap tahun KPK mengumumkan berapa banyak kerugian negara karena korupsi. ‎Maka dari itu harus mulai memikirkan mekanisme bersinergi dengan lembaga di luarnya.

"Agar KPK juga penegakan hukum berjalan kita tak sekedar umumkan potensi kebocoran negara yang hilang. Tapi benar-benar mampu dibangun sama-sama," pungkasnya.

Baca juga:
DPR gergaji taring KPK
Dagelan Ruki di balik golnya revisi UU KPK di DPR
Ruki merasa sedih dituding setujui revisi UU KPK
Ditanya soal dukungan revisi UU KPK, Ruki ngeles kasih mic ke Johan
Pernyataan Ruki soal revisi UU KPK tak konsisten
Revisi UU KPK masuk prolegnas, Gerindra meradang ke pimpinan DPR
Paripurna DPR putuskan RUU KPK dan Tax Amnesty masuk Prolegnas 2015