Politisi PPP sebut tak ada alasan gugat Romi yang jadi ketum lagi
Reni Marlinawati yakin muktamar islah PPP sah secara hukum.
Wakil Ketua SC Muktamar VIII PPP Reni Marlinawati menegaskan bahwa hasil Muktamar VIII yang menetapkan Romahurmuziy sebagai ketua umum legal. Menurut dia, hasil muktamar yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede ini punya legalitas hukum yang kuat ketimbang muktamar sebelumnya.
"Tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk tidak mengakui legalitas, legitimasi Muktamar ke VIII ini," kata Reni di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4).
Mantan Ketua DPP PPP hasil Muktamar Bandung ini menjelaskan, bahwa secara de facto, PPP telah islah. Hal tersebut lantaran peserta Muktamar kali ini merupakan representasi dari buku Romahurmuziy dan Djan Faridz.
"Seluruh peserta yang hadir perpaduan dari dua kubu. Kemudian dengan kompromi apabila dicabangya ada dua, maka dikasih satu-satu," tuturnya.
Namun menurut Reni, secara de jure memang perlu ada penataan. Maka dari itu, akan dilakukan secara perlahan penataan struktural PPP dari tingkatan akar rumput sampai pusat.
"Sekarang pengesahan sidang-sidang komisi yang dibahas tadi malam. Setelah itu kami persiapan untuk melakukan penutupan. Jadi sekarang kami melakukan sidang paripurna komisi-komisi. Iya tertutup," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam muktamar islah yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, Romi terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Meskipun, muktamar ini tidak dihadiri oleh pihak yang berseberangan yakni Djan Faridz.
Baca juga:
Muktamar islah usai, konflik di tubuh PPP belum berakhir
Romi janji tak asal main pecat kader dan rotasi anggota fraksi
Istri SDA minta Romi rangkul kubu Djan Faridz
Lewat istri, SDA ucapkan selamat Romi terpilih jadi Ketum PPP
Djan Faridz diundang tapi belum hadir di Muktamar Islah
Jalan panjang PPP menuju islah setelah 17 bulan terbelah
Romi klaim konflik PPP usai, hubungan dengan Djan segera membaik
-
Kapan KPU Papua dan Papua Pegunungan berangkat ke Jakarta? Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).