PPP Djan Faridz datangi kantor Menkum HAM, minta SK Romi Cs dicabut
Dimyati ingin minta penjelasan Yasonna Laoly kenapa SK kepengurusan Romi belum dicabut.
Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pagi ini.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah menyatakan kedatangan pihaknya untuk menyerahkan bukti autentik hasil Muktamar Jakarta.
Selain itu, Dimyati menjelaskan, kubu Djan Faridz juga meminta penjelasan kepada Menkum HAM Yasonna Laoly atas putusan kasasi Mahkmamah Agung (MA) yang memerintahkan Kemenkum HAM untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Surabaya kubu Romahurmuziy.
"Kita akan meminta klarifikasi atas sikap Menkum HAM yang sampai saat ini belum mencabut SK Muktamar Surabaya atas putusan MA," kata Dimyati sebelum memasuki Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (4/1).
Dimyati menyatakan, apabila nantinya Menkum HAM tidak mematuhi putusan MA tersebut, maka ia menegaskan bahwa Politikus PDIP itu telah melakukan pelanggaran hukum.
"Kita mau tanyakan ke Menkum HAM, kalau memang mau mengabaikan ya ayo, berarti melanggar hukum kalau memgabaikan. Seorang yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan, ya dipenjara, ini pun seperti itu," ujarnya.
"Inikan sengketa partai selesai atas putusan MA, maka harus patuh, inikan negara hukum. Enggak ada lagi alasan Menkum HAM untuk mengabaikan," katanya menambahkan.
Saat ini, Dimyati bersama petinggi PPP lainnya masih berada di dalam Gedung untuk menemui langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Baca juga:
Aksi massa demo dualisme kepemimpinan parpol di Kemenkumham
Kegaduhan Beringin dan Kabah di awal pemerintahan Jokowi
PPP Sumut kubu Djan Faridz desak Yasonna cabut SK kepengurusan Romi
Puluhan pendukung PPP kubu Djan Faridz geruduk Gedung Kemenkumham
Setya Novanto mundur bikin dua kubu di Golkar dan PPP ribut lagi
Kubu Romi bingung dilaporkan Djan Faridz cs ke Bareskrim
Djan Faridz bakal temui Jokowi, serahkan putusan MA soal PPP
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.