PPP: Jualan Isu Tiga Periode Tak Laku di Kalangan Partai

Penolakan tak hanya dari kalangan politkus, masyarakat lewat survei juga menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

2021-06-21 15:51:12

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan wacana jabatan presiden tiga periode hanyalah bualan sebagian pihak saja, dan wacana itu menurutnya tidak laku di kalangan Parpol maupun parlemen.

"Jualan isu tiga periode itu tidak laku di lingkungan partai-partai, baik yang ada di parlemen (MPR/DPR) maupun parpol di luar parlemen," kata Arsul saat dihubungi, Senin (21/6).

Arsul mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan isu itu hanya dibuat orang untuk menjerumuskan Jokowi. Selain itu, Ketum semua Parpol menolak wacana itu.

"Apalagi Pak Jokowi sendiri sudah menegaskan mereka jualan isu itu adalah orang yang cari muka, menampar atau mau menjerumuskan beliau. Demikian juga pimpinan partai-partai termasuk Bu Megawati sendiri menolaknya,” ujar dia.

Penolakan tak hanya dari kalangan politkus, masyarakat lewat survei juga menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden.Sikap PPP, lanjut Arsul, adalah tetap taat pada konstitusi amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebut masa jabatan presiden dua periode.

"Survei yang ada juga menunjukkan mayoritas rakyat menolak Presiden menjabat tiga periode. Jadi buat PPP ya itu sekedar riak-riak demokrasi saja. Tidak perlu terus di-entertain oleh media. Sedang soal wacana memperpanjang masa jabatan Presiden maka PPP belum mendengarnya, dan sejauh ini tidak ada pembicaraan soal itu di Senayan,” bebernya.

Relawan Dorong Jokowi 3 Periode

Kelompok yang mengatasnamakan diri Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau disingkat Jokpro muncul di tengah ramainya bursa kandidat capres 2024. Mereka juga merencanakan akan menggelar syukuran atau peresmian Sekretariat Nasional Jokpro 2024.

Penasihat Jokpro, M Qodari menjelaskan terkait latar belakang komunitas tersebut. Dia bilang, dipasangkannya Jokowi-Prabowo agar tidak terjadi polarisasi masyarakat seperti Pilpres 2019.

"Pengagas pertama saya, karena saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024 itu kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibandingkan 2014 dan 2019. Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi, Jokowi dan Prabowo sehingga polarisasi itu tidak terjadi," katanya lewat pesan suara, Jumat (18/6).

Qodari menyebut, gagasan Jokpro ini mendapatkan respons positif dari salah satu komunitas simpatisan Jokowi yang beranggotakan Baron Danardono. Kini Baron menjadi ketua komunitas Jokpro 2024 ini.

"Kemudian gagasan ini juga resonansi dengan kalangan muda aktivis muda di antaranya Timothy Ivan alumnus fakultas hukum Unika Atmajaya Jogja jaringan mahasiswa yang ngundang saya berbicara di kampus mereka dan hasil konsolidasinya terbentuk organisasi Jokpro 2024 ini," tuturnya.

Qodari lalu berbicara soal masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Menurutnya, penolakan Jokowi terhadap masa jabatan tiga periode hanya normatif saja lantaran saat ini undang-undang dasar mengatur dua periode.

Tetapi, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer ini, jika undang-undang dasarnya berubah menjadi tiga periode masa jabatan presiden, maka Jokowi tidak akan bisa menolak.

"Apalagi kalau partai partai politik termasuk PDIP meminta beliau lagi untuk maju dan kalau bicara PDI Perjuangan hemat saya PDIP kalau mau menang lagi tahun 2024 lebih aman dan pasti jika Pak Jokowi yang maju ketimbang simulasi dan kombinasi lainnya," ucapnya.

Qodari menambahkan, fokusnya saat ini ialah adalah komunikasi kepada masyarakat Indonesia seluas-luasnya dari pada membuka komunikasi atau koordinasi dengan parpol pro Jokowi. Dirinya percaya bila gagasan ini diketahui masyarakat maka kecenderungan mendukungnya akan sangat besar.

"Selama ini belum ada yang ngomong saja soal Pak Jokowi tiga periode apalagi berpasangan dengan Pak Prabowo," kata dia.

"Haqqul Yaqin dukungannya besar karena Pak Jokowi pendukungnya banyak Pak Prabowo juga pendukungnya banyak, ya pasti banyak yang akan dukung," tambahnya.

Menurutnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pendukung Jokowi dan Prabowo di Republik Indonesia. Hal itu juga sudah terbukti sebagaimana tercermin dari hasil Pemilu 2019.

"Tentunya dalam menyampaikan gagasan ini ke masyarakat kami juga menyampaikan kepada media massa, media sosial dan otomatis juga akan dibaca, dipikirkan, dipertimbangkan para elite termasuk oleh parpol dan kami yakin gagasan ini juga akan diterima oleh mayoritas partai politik tersebut khususnya yang merupakan bagian dari koalisi Pak Jokowi sekarang ini," tutupnya.

Mayoritas Masyarakat Tolak Presiden Dipilih MPR

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei untuk mengetahui opini publik terkait presiden dipilih oleh MPR dan revisi masa jabatan dua periode.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, berdasarkan survei terhadap 1.220 responden, mayoritas tidak ingin presiden dipilih kembali oleh MPR.

"Mayoritas rakyat 84,3 persen menolak jika presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi MPR," kata Ade saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (20/6).

Ade menambahkan, hanya 8,4 persen warga yang mendukung jika presiden dipilih MPR. Dari hasil survei ini Ade meyakini, gagasan tentang presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi MPR ditolak.

Selain itu, berdasarkan hasil survei yang sama, 74 persen publik ingin presiden tetap dua periode. Namun demikian saat disodorkan nama Jokowi, pendukung yang menolak masa jabatan presiden dua periode terlihat goyah.

"Cukup banyak yang goyah, sehingga tidak lagi 74 persen yang menolak dua periode presiden ketika Jokowi kembali jadi calon. Tapi jadi 52,9 persen yang menolak presiden lebih dari dua periode, jadi ada efek jokowi terhadap publik," ucap Ade.

Diketahui, survei ini dilakukan pada 21-28 Mei 2021 kepada responden berusia di usia 17 tahun ke atas. Margin of error rata-rata dari survei ini sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen.

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka, dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisi dengan mendatangi responden terpilih tersebut dan tidak ditemukan kesalahan.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com

(mdk/gil)