PPP Klaim Belum Pernah Diajak Jokowi Diskusi Soal Penundaan Pemilu 2024
Syaifullah pun mengklaim partainya tidak alergi terkait usulan pimpinan partai koalisi seperti PKB, Golkar, dan PAN. Walaupun begitu dia menilai usulan itu hanya sebatas dari omongan semata tidak terikat dalam aturan.
Kabar penundaan Pemilu 2024 semakin santer terdengar. Walaupun begitu anggota komisi I DPR dari fraksi PPP Syaifullah Tamliha klaim partainya yang juga sebagai anggota koalisi belum pernah diajak diskusi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penundaan pemilu itu.
"Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi untuk penundaan Pemilu," katanya dalam pesan singkat, Sabtu (5/3).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Lebih lanjut, dia menuturkan pesta demokrasi tersebut sudah ditetapkan setiap lima tahun. Hal itu juga sudah tertera dalam undang-undang Pemilu yang menetapkan jadwal tahapan pemilu 2024.
Syaifullah pun mengklaim partainya tidak alergi terkait usulan pimpinan partai koalisi seperti PKB, Golkar, dan PAN. Walaupun begitu dia menilai usulan itu hanya sebatas dari omongan semata tidak terikat dalam aturan.
"PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar dan PAN yg mengusulkan penundaan pemilu. Namun penundaan Pemilu tsb masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis," bebernya.
Kemudian dia juga menegaskan PPP belum bersikap. Hal itu seiring dengan MPR yang saat ini belum memiliki agenda melakukan amandemen UUD 1945.
"Sehingga PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang yg terdiri atas 575 Anggota DPR dan 126 anggota DPD tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD NRI 1945," pungkasnya.
Baca juga:
Wakil Ketua MPR : Wacana Penundaan Pemilu Lebih Baik Dihentikan
Pembatasan Masa Jabatan Presiden Upaya Mencegah Kekuasaan Tidak Terbatas
Tanggapan Istana soal Isu Campur Tangan Pemerintah dalam Penundaan Pemilu 2024
PKB: Wacana Penundaan Pemilu Hanya Wajah Lain Presiden Tiga Periode
Demokrat: Presiden Harus Sampaikan Tegas Menolak Penundaan Pemilu
M Qodari: Masa Jabatan Presiden Ditentukan Oleh Rakyat Melalui Pemilu