PPP kubu Romi desak MKD usut tuntas Setya Novanto Cs bertemu Trump
"Ya sebaiknya diselesaikan ke lembaga yang berwenang biar nggak jadi bahan diskusi publik."
Sekretaris Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Arwani Thomafi menyerahkan sepenuhnya wewenang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengusut tuntas apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang datang ke kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Adapun, dia juga mendesak MKD untuk mengusut perihal pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump yang diketahui difasilitasi oleh Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.
"Ya sebaiknya diselesaikan ke lembaga yang berwenang biar nggak jadi bahan diskusi publik. Agar DPR dapat segera bekerja dengan baik. Masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Anggota Komisi II DPR ini juga sepakat dengan berbagai pihak bahwa pertemuan pimpinan DPR dengan raja judi Amerika itu memang tidak pantas dilakukan. Apalagi, kata dia, pimpinan DPR hanya menemui satu bakal calon Presiden Amerika Serikat.
"Kalau hanya ketemu satu bakal calon saja memang menimbulkan kontroversi. Tetapi persoalannya ada di MKD. MKD akan melihat sejauh mana peran atau kehadiran pimpinan DPR itu apakah melanggar kode etik atau tidak," tukasnya.
Seperti diketahui, bahwa pertemuan antara Setya, Fadli dan Donald Trump difasilitasi oleh Bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo. Donald Trump dan Hary Tanoe memang bakal mengembangkan sebuah bisnis di Bali.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya yang mengungkap fakta itu. Menurut dia, pertemuan itu bukan peristiwa yang mesti dipersoalkan.
"Ya, Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini Pak Hary Tanoe. Bagi saya tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita bisa bertemu dengan seorang tokoh," kata Tantowi yang juga ikut dalam rombongan ke Amerika.
Baca juga:
Pertemuan DPR-Trump difasilitasi Hary Tanoe, jadi bukti buat MKD
Hary Tanoe di balik pertemuan Fadli Zon & Donald Trump di New York
Bisnis Donald Trump di Indonesia, libatkan Hary Tanoe
Jika ada yang fasilitasi, Setya dan Fadli mau ketemu Hillary Clinton
Tantowi: Pertemuan DPR-Donald Trump difasilitasi Hary Tanoe
Polisi usir 30 orang yang demo Ketua DPR di Bandara Soekarno-Hatta
Serangan balik Fadli Zon sasar presiden
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Di mana kampanye akbar Prabowo-Gibran diadakan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tembus di atas 51 persen usai kampanye akbar terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.