PPP Nilai Tim Hukum Nasional Untuk Lakukan Kajian, Bukan Tindakan
Wacana pembentukan tim ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Menurut Arsul setiap yang dilakukan pemerintah selalu dikritik sehingga biasa saja menurutnya ketika wacana yang dilontarkan Menko Polhukam Wiranto ini juga menuai kritik.
Sekjen PPP Arsul Sani menyampaikan wacana pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh bukan untuk menggantikan peran kepolisian dalam penegakan hukum. Namun tim ini bertugas untuk melakukan kajian terhadap ucapan atau tindakan tokoh-tokoh apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak.
"Jadi jangan kemudian tim ahli itu dianggap menggantikan atau mengambil alih tugas-tugas kepolisian, Bareskrim. Dia akan dibentuk untuk melakukan kajian. Kalau kajiannya itu selama ini sudah kelewatan secara pidana, secara keilmuan hukum pidana, tentu bisa diproses hukum. Daripada masih belum jelas, masih belum mentah langsung diserahkan kepada kepolisian. Itu saya kira positifnya," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
Wacana pembentukan tim ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Menurut Arsul setiap yang dilakukan pemerintah selalu dikritik sehingga biasa saja menurutnya ketika wacana yang dilontarkan Menko Polhukam Wiranto ini juga menuai kritik.
Anggota Komisi III DPR RI inimengatakan, rencana pembentukan tim itu harus dikritik terkait rencana kerjanya untuk mengkaji peristiwa yang diduga masuk kategori tindak pidana apakah proporsional atau tidak. Selain itu apakah secara akademik dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dia tak ingin rencana ini dianggap sebagai upaya menghidupkan orde baru.
"Tapi jangan dilihat itu dikritisi sebagai sebuah pertanda kembalinya mesin otoriter dan lain sebagainya. Saya melihat sisi positifnya justru kalau tanpa kajian ahli, katakanlah orang pemerintahan saja yang mengambil kesimpulan atas sebuah ujaran, atas sebuah ungkapan, nanti malah terlalu objektif," jelas Sekjen PPP ini.
"Sesuatu yang menurut nalar wajar kemudian juga tidak ada yurisprudensinya dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian atau perbuatan makar, kalau ada tim ahli kan justru kita harapkan ada objektivitasnya berbasis keilmuan. Itu kan harus dilihat positifnya," tutupnya.