Prabowo didesak jawab manipulasi data kebocoran APBN

Prabowo harus menjelaskan dan membuktikan definisi kebocoran anggaran negara itu.

Manipulasi data merupakan persoalan serius. Apalagi manipulasi data dilakukan oleh calon presiden, seperti yang diucapkan Prabowo Subianto soal kebocoran APBN.

Konsekuensinya, Prabowo diminta untuk bertanggung jawab mengenai pernyataannya tentang kebocoran sebesar Rp 1.000 triliun bahkan Rp 7.200 triliun versi KPK.

Begitu pula pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Latif Adam. "Oh, ya, Prabowo harus menjelaskan dan membuktikan definisi kebocoran anggaran negara itu,"kata dia kepada Media Indonesia, 19 Juni 2014.

Apabila yang dimaksud Prabowo ialah kebocoran anggaran belanja negara, angka yang disampaikannya tersebut jelas terlalu besar. "APBN tahun lalu sekitar Rp 1.600 triliun. Kalau maksud Prabowo ialah potensi (kebocoran dari) penerimaan negara, juga kekecilan,"ujar Latif.

Koordinator Divisi Monitoring ICW Firdaus Ilyas pun menilai pernyataan Prabowo harus dipertanyakan. "Prabowo harus segera mengklarifikasi. Kebocoran itu bisa terjadi dari sisi penerimaan Rp250 triliun dan belanja negara Rp300 triliun,"ungkap Firdaus kepada Media Indonesia.

Permintaan klarifikasi juga dinyatakan pengamat ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung Evo S Hariandja. Dia berharap Prabowo menyebutkan dari mana sumber data kebocoran anggaran.  "Dalam forum debat capres semacam itu, seharusnya data yang disampaikan jelas sumbernya. Prabowo juga tidak menyebutkan itu kebocoran berapa lama. Nilai yang dia sebutkan ngawur," kata Evo S Hariandja yang dikutip antara.com, Rabu 18 Juni 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menginginkan klarifikasi pernyataan itu. Melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, SBY menganggap ucapan Prabowo itu mengada-ada tanpa ditopang basis data yang valid. "Prabowo kan bisa cross check kepada Kemenko Perekonomian ataupun menteri terkait lain,"tutur Sudi kepada Metro TV.

Klarifikasi memang belum muncul dari Prabowo. Klarifikasi muncul dari Didik Junaidi Rachbini, salah seorang anggota tim ekonomi pasangan Prabowo - Hatta. Menurutnya, kebocoran anggaran Rp1.000 triliun itu berpotensi terjadi pada enam sektor. Pertama dari APBN sekitar Rp600 triliun, kedua sekitar Rp300 triliun dari sektor pajak, ketiga berasal dari royalti mineral sebesar Rp100 triliun, keempat berasal dari inefisiensi gas Tangguh, kelima berasal dari BUMN sekitar Rp400 triliun, dan keenam berasal dari sektor perikanan sekitar Rp 200 triliun. (skj)