Prabowo Siap Gabung Jokowi Jika Diberi Jabatan Menteri Pertahanan

Demi Bintang Empat Di Pundak

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.

Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.

"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.

Internal Bergolak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, partai berlambang kepala Burung Garuda itu tak dalam posisi meminta apapun dalam kabinet Jokowi mendatang.

"Kami tidak meminta jabatan. Mau di luar atau di dalam, asal demi kepentingan rakyat, saya kira Gerindra siap di mana saja," kata Fadli pekan lalu.

Internal Gerindra terpecah soal opsi bergabung ke kabinet. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sejumlah politisi menyebut rugi kalau Gerindra bergabung. Salah satu yang menjadi taruhannya yakni investasi besar di Pilpres 2019.

Apabila bergabung dengan Jokowi, maka Gerindra bisa kehilangan kepercayaan pendukung yang memang tak suka dengan Jokowi dan PDIP. "Selama ini kami kuat sebagai oposisi," kata seorang politisi.

Golkar Sudah Dengar

Sumber lain merdeka.com di Partai Golkar membenarkan ada beberapa tawaran menteri untuk partai oposisi. Selain demi merangkul, Jokowi juga ingin memastikan smooth landing di akhir kepemimpinannya 2024 mendatang.

Dia mendengar informasi bahwa Gerindra meminta jatah Menhan. Meskipun, sumber ini tak bisa menjamin, bahwa permintaan Gerindra akan diamini oleh Jokowi.

"Gerindra diajak bergabung ke koalisi dengan harapan menjadi jembatan untuk merangkul suara pemilih Islam. Gerindra dianggap lebih mendapat dukungan dari kelompok ini, daripada Partai Keadilan Sejahtera," kata sumber itu.

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira mengaku tak tahu soal tawar menawar kursi menteri itu. Terlebih dengan syarat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Soal jatah untuk Gerindra, Andreas menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang mandat penuh menyusun jajaran kabinet untuk lima tahun ke depan.

"Kursi kabinet itu hak prerogatif presiden. Kita berikan ruang untuk Jokowi memikirkan yang terbaik untuk pemerintahan lima tahun ke depan," jelas Andreas kepada merdeka.com, Senin (7/10).

NasDem Tak Yakin Gerindra Mau Gabung

Anggota Dewan Pakar NasDem, Teuku Taufiqulhadi tak yakin Gerindra akan gabung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia juga tak pernah dengar, Gerindra menawarkan diri untuk bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

Menurut dia, sikap Gerindra yang tidak mau menawarkan diri itu adalah pemahaman yang masih menilai baik buruk, bukan dalam konteks partai, tapi dalam konteks bangsa Indonesia.

"Saya pikir Gerindra ada sebuah wisdom atau pemahaman yang kuat bahwa masuknya sebuah partai Oposisi dalam kabinet itu akan mengganggu proses demokratisasi di Indonesia," jelas Taufiqulhadi di Jakarta.

NasDem tak bisa menutup pintu peluang Gerindra gabung dengan koalisinya bersama Jokowi. Tapi dia yakin, gabungnya Gerindra bisa berpengaruh buruk terhadap masa depan partai tersebut.

"Karena itu menurut saya bukan persoalan koalisi menutup diri, tapi kadang-kadang ada saja juga yang tidak mau, ini menurut saya. Apalagi kemudian itu akan berpengaruh atau kontra produktif bagi partai tersebut untuk masa yang akan datang," katanya.