Presiden Jokowi soal Politik Uang di Pemilu: Ada!
Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Mantan Gubernur Dki Jakarta membantah jika politik uang dianggap tidak ada.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, bahwa politik uang itu ada. Menurutnya, politik uang menjadi penyakit di setiap pemilihan umum.
"Ini hati-hati, ini banyak kejadian mengenai ini. Dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang 'enggak ada pak, sudah enggak ada', saya tiap hari di lapangan," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Kenapa Jokowi ingin Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat? Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," jelasnya.
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Pemilu Presiden 2024 dilaksanakan? Pemilihan ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia.
-
Mengapa Pemilu Presiden 2024 penting bagi Indonesia? Pemilihan umum presiden adalah momen krusial dalam perjalanan sebuah negara, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kepemimpinan masa depan.
-
Kapan Pemilu Presiden akan diselenggarakan pada tahun 2024? Pada 2024 nanti, Indonesia akan dihadapkan pada dua pemilihan umum, pemilihan presiden pada Februari, dan pemilihan kepala daerah pada November.
Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Mantan Gubernur Dki Jakarta membantah jika politik uang dianggap tidak ada.
"Saya pernah ikut Pilkada, Pilwakot dua kali, pernah ikut Pilgub dua kali karena dua ronde, Pilpres dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, ada!" ujarnya.
Jokowi memerintahkan Bawaslu melibatkan masyarakat untuk mengawasi politik uang pada pemilu 2024. Sebab, hal ini merusak demokrasi di Indonesia.
"Itu tugas Bawaslu, aturannya sudah diperketat. Tetapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit, ini ada gap (jarak), libatkan masyarakat untuk memperkecil terjadinya politik uang," ucapnya.
"Karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indoensia," tutup mantan Wali Kota Solo itu.
(mdk/ded)