Presiden PKS sebut DPT jadi rumit karena proyek e-KTP bermasalah
Presiden PKS sebut DPT jadi rumit karena proyek e-KTP bermasalah. Menurut Sohibul Iman, jika sesuai dengan blue print, pembuatan e-KTP bakal sukses dan tak berdampak pada DPT. Terlebih, proyek ini menelan biaya yang sangat besar yakni Rp 6 triliun lebih.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman menilai, polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap Pemilu terjadi karena kacaunya proyek e-KTP yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, penerapan e-KTP tidak sesuai dengan apa yang dibahas di DPR, hingga berujung karut marut.
"Kritik kita untuk DPT sebetulnya sudah lama. Kita padahal sudah bertekad dan sudah di DPR memutuskan mengeluarkan pendanaan yang besar melalui e-KTP. Kalau e-KTP berjalan dengan baik sukses seperti dibikin dalam blue print, ini sebetulanya persoalan DPT tidak akan serumit ini," kata Sohibul Iman saat di Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (10/2) siang tadi.
Padahal, menurut Sohibul Iman, jika sesuai dengan blue print, pembuatan e-KTP bakal sukses dan tak berdampak pada DPT. Terlebih, proyek ini menelan biaya yang sangat besar yakni Rp 6 triliun lebih.
"Tapi e-KTP ini bisa dikatakan jauh dari keberhasilan seperti yang diharapkan. Jadi, kritik pertamanya adalah ketidakberhasilan membuat e-KTP ini. Padahal anggaranya lebih dari Rp 6 triliun," ungkapnya.
Meski persoalan DPT belum juga beres, Sohibul Iman meminta dan mendesak kepada para steakholder penyelenggara Pilkada serentak untuk bisa bekerja lebih baik menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada 15 Feberuari nanti.
"Yang kedua, tentu saja dengan keterbatasan hasil e-KTP yang seperti itu, ya kita mendesak sebetulnya ke semua penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah, mereka untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Ini sekarang tinggal dua hari lagi, persoalan di DKI juga masih besar. Saya nggak tahu kalau di kabupaten sini (Jateng)," ungkapnya.
Sohibul Iman berharap, ke depan, persoalan e-KTP yang mempengaruhi persoalan DPT menjelang Pilkada serentak ini tidak terulang kembali.
"Ke depan saya kira, persoalan DPT ini harus dikelola dengan profesional dan harus selesai jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet lah," pungkasnya.
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
Baca juga:
KPK minta pihak yang terima dana korupsi e-KTP segera mengembalikan
KPK panggil kembali Yasonna Laoly jadi saksi kasus korupsi e-KTP
Alasan Yasonna Laoly tak penuhi panggilan KPK soal kasus e-KTP
Olly Dondokambey bantah terima USD 1 juta dari proyek e-KTP
Diperiksa KPK, Ade Komarudin ngaku tak menahu soal proyek e-KTP