Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

PHK Hingga KDRT jadi Pemicu Utama Kasus Perceraian

Banyak pekerja yang mengalami PHK sehingga berpengaruh pada perekonomian keluarga.

perceraian
PHK Hingga KDRT jadi Pemicu Utama Kasus Perceraian
Ilustrasi perceraian (©Shutterstock)

Angka perceraian di Sumatera Selatan cukup tinggi atau berada di peringkat ke 10 di Indonesia. Salah satu pemicu utamnya, dampak himpitan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 574 kasus perceraian di Sumsel pada 2023.

"Ada 574 kasus perceraian di Sumsel pada tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya," ungkap Kepala BPS Sumsel Mohammad Wahyu Yulianto, Jumat (12/9).

Wahyu menilai, faktor ekonomi menjadi penyumbang terbesar penyebab perceraian. Apalagi, pada saat itu banyak pekerja yang mengalami PHK sehingga berpengaruh pada perekonomian keluarga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi faktor lain yang memicu perceraian. KDRT mayoritas dialami pihak perempuan sehingga memilih berpisah dengan suaminya.

Data terbaru terhitung Januari-Juni 2024, jumlah perceraian di Sumsel sebanyak 91 kasus. Data itu diperoleh dari Pengadilan Agama Palembang.

Tingginya angka perceraian membuat Sumsel berada di peringkat 10 secara nasional. Sementara di urutan pertama berada di Jawa Barat dengan 37.380 ribu kasus, disusul Jawa Timur 33.570 ribu kasus, Jawa Tengah 23.180 ribu kasus, Lampung 2.838 kasus, DKI Jakarta 2.452 kasus, Kalimantan Timur 766 kasus, Sumatera Utara 665 kasus, DI Yogyakarta, 583 kasus, dan Sumsel 574 kasus.

"Sumsel di urutan sepuluh besar dan tertinggi ketiga untuk pulau Sumatera setelah Sumut dan Lampung," kata Wahyu.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
B
Reporter
  • Budi Yansah
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.

KPK
Puan Maharani Imbau Masyarakat ‘Berani Bersuara’ Tentang KDRT
Puan Maharani Imbau Masyarakat ‘Berani Bersuara’ Tentang KDRT

Kesadaran rakyat perlu dibangun bahwa perilaku KDRT tidak bisa dinormalisasikan dan harus segera dilaporkan.

Berita Puan Maharani
KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim
KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi

KPK
Ternyata Ini Penyebab Maraknya PHK Massal di Industri Tekstil
Ternyata Ini Penyebab Maraknya PHK Massal di Industri Tekstil

Sedikitnya 11.000 buruh di industri tekstil pada perusahan besar mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

phk buruh
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Upah Murah
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK
KPK Geledah Kantor Pemkot Semarang Terkait Dugaan Korupsi hingga Pemerasan
KPK Geledah Kantor Pemkot Semarang Terkait Dugaan Korupsi hingga Pemerasan

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

KPK
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

PKS
Khawatir Isu PHK Massal, Pekerja Tembakau Harap Cukai 2025 Tak Naik
Khawatir Isu PHK Massal, Pekerja Tembakau Harap Cukai 2025 Tak Naik

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.

PHK
Pekerja Rokok Khawatir Ada PHK Massal, Apa Penyebabnya?
Pekerja Rokok Khawatir Ada PHK Massal, Apa Penyebabnya?

Keputusan pemerintah sangat mengecewakan karena aspirasi dan masukan dari pihaknya tidak diperhatikan selama proses penyusunan beleid tersebut.

Industri Rokok
Penggeledahan KPK Berlanjut di Semarang, Kantor Dinas Damkar 6,5 Jam Diobok-obok Penyidik
Penggeledahan KPK Berlanjut di Semarang, Kantor Dinas Damkar 6,5 Jam Diobok-obok Penyidik

KPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.

korupsi di pemkot semarang
Tak Perlu Khawatir, Pekerja Korban PHK Bisa Dapat Gaji dari Pemerintah Selama 6 Bulan, Begini Caranya
Tak Perlu Khawatir, Pekerja Korban PHK Bisa Dapat Gaji dari Pemerintah Selama 6 Bulan, Begini Caranya

Lewat program ini diharapkan pekerja masih bisa memenuhi kebutuhan yang layak saat kehilangan pekerjaan selama 6 bulan.

PHK Karyawan