Presiden PKS sebut mahalnya demokrasi lahirkan pemimpin medioker
Presiden PKS, Sohibul Iman, mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Meski secara detail tidak dijelaskan berapa nominal yang digelontorkan untuk menjadi seorang pemimpin.
Presiden PKS, Sohibul Iman, mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Meski secara detail tidak dijelaskan berapa nominal yang digelontorkan untuk menjadi seorang pemimpin.
"Saat ini pembiayaan partai politik dan pembiayaan kompetisi demokrasi lebih di tanggung kepada partai politik dan para calon dan ini menyebabkan high cost democracy atau demokrasi yang mahal," kata dia dalam pidatonya di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/5/2018).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
Sohibul mengutarakan, pihak-pihak terkait harus segera membicarakan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan yaitu pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah.
"Saya kira pilihan-pilihan ini harus benar-benar dibicarakan buat bangsa ini. Demi menghasilkan demokrasi yang akan menyejahterahkan masyarakat," ujar dia.
Saat ini, lanjut Sohibul, demokrasi masih terbilang mahal. Sehingga berdampak langsung kepada kualitas para pemimpin. Orangnya punya integritas, dan kapasitas tetapi tidak punya isi tas maka dia tidak bisa ikut dalam kompetisi demokrasi.
"Akibat lanjutannya mereka yang terpilih bukan orang yang punya integritas dan juga kapabilitas tapi semata-mata punya isi tas," ungkap dia.
"Karena itu para pemimpin yang terpilih dari demokrasi yang mahal ini adalah para pemimpin kelas-kelas kelas medioker," sambung dia.
Selain itu, Sohibul menyebutkan demokrasi Indonesia sedang mengidap beberapa penyakit. Itu ditandai dengan munculnya oligarki politik.
"Sekelompok orang khususnya pemodal yang mengatur perpolitikan kita. Oligarki seperti ini yang mengharubirukan politik kita. Politik kita mau baik atau buruk merekalah yang mengatur hari ini," terang dia.
Kemudian, munculnya interlocking politik. "Politik saling kunci baik itu saling kunci antara legislatif dengan eksekutif, legislatif tahu apa kelemahan eksekutif, eksekutif tahu kelemahan legislatif. Bahkan kita sekarang interlocking politik," ucap dia.
Bahkan, sekarang sudah melibatkan lembaga yudikatif. "Di sinilah kemudian hukum kita menjadi hancur karena hukum kemudian ditawar-menawarkan. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana seharusnya," ujar dia.
Terakhir kata Sohibul, demokrasi yang mahal menghadirkan politik yang menjadi involutif. "Politik yang berputar-putar pada diri sendiri," tutup dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Dekat dengan banyak ulama, Prabowo kerap diingatkan pentingnya kalimat syahadat
Demokrat akui ajak PKS bikin poros ketiga, mau AHY jadi presiden?
Intens bertemu, Sandiaga yakin PAN gabung koalisi Gerindra-PKS
PKS-PAN rebutan cawapres Prabowo, NasDem lihat ada potensi tak capai kesepakatan
Gerindra yakin PAN, Demokrat, PKB dan PBB bakal berkoalisi dukung Prabowo