Proyek kereta cepat tetap jalan, PDIP sudah ingatkan Jokowi

PDIP juga sudah meminta klarifikasi ke pemerintah soal kereta cepat.

Pemerintah melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Padahal proyek ini banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Termasuk dari partai penguasa PDIP.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengakui jika partainya tidak setuju dengan pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung. Terlebih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melontarkan kritik terbukanya soal Indonesia belum membutuhkan kereta cepat.

Hendrawan mengatakan jika PDIP sudah melayangkan protes kepada Jokowi. Namun apa boleh buat, proyek tersebut tetap berjalan dengan alasan bisnis.

"Kita tidak menolak tapi sudah mengingatkan, meminta pemerintah memikirkan ulang soal proyek itu," kata Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (26/1).

Hendrawan menolak jika Jokowi tak mau mendengarkan peringatan dari PDIP soal proyek milik Kementerian BUMN dan China ini. Menurut dia, pemerintah melihat memang ini hanya soal bisnis saja.

"Mendengarkan dia (Jokowi), (PDIP) sudah bertanya apa memang urgensinya sudah tinggi, coba di pilih jalur lain. Tapi pihak swasta memang katanya Jakarta - Bandung itu kota metropolitan mirip kota-kota di China lah," terang Hendrawan.

Oleh sebab itu, dia menilai PDIP tak bisa berbuat apa-apa lagi soal proyek ini karena sudah diresmikan. Yang terpenting sekarang, lanjut dia, PDIP akan mengawasi jalannya pembangunan kereta cepat khususnya soal keselamatan.

"Ini swasta kan pilihannya investasi, pertimbangkan mengutamakan lebih ke profit. Nah kalau pertimbangannya keuntungan, investasi, itu kembali maka yang paling jelas adalah Jakarta - Bandung, pasarnya ada dan potensial. Kalau Jakarta Surabaya itu dengan tarif yang sudah diputuskan untuk Jakarta - Bandung kemungkinan akan bersaing dengan pesawat," kata Hendrawan menjelaskan penjelasan pemerintah.

"Artinya sudah program proyek sudah akan jalan, sekarang bagaimana dilakukan upaya untuk meminimalisir, memitigasi risiko yang mungkin muncul," pungkasnya.

Baca juga:
Ditolak Mega, kereta cepat tetap jalan, seberapa kuat Rini Soemarno?
Kemenhub: Kereta cepat harus diserahkan ke pemerintah dalam 50 tahun
Jumat, Kemenhub targetkan izin pembangunan kereta cepat keluar
5 Bukti kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dibangun
'Jika hanya Jakarta-Bandung masih bisa gunakan transportasi lain'
KA cepat Jakarta-Bandung bisa ditunda hingga 5 tahun mendatang