Puan: UU Cipta Kerja Masih Perlu Atensi DPR
Puan mengatakan, UU Cipta Kerja membutuhkan peraturan turunan. Penyusunannya perlu perhatian dari seluruh komisi terkait di DPR RI. Momentum ini diharapkan memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Serta memastikan bahwa Omnibus Law itu untuk membangun ekonomi nasional.
Ketua DPR, Puan Maharani, menuturkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih membutuhkan perhatian DPR RI. Kendati telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Puan mengatakan, UU Cipta Kerja membutuhkan peraturan turunan. Penyusunannya perlu perhatian dari seluruh komisi terkait di DPR RI.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
"Implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang membutuhkan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait," kata Puan dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Senin (9/11).
Puan mengatakan, momentum ini saat yang tepat untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Serta memastikan bahwa Omnibus Law itu untuk membangun ekonomi nasional.
"Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat dan sekaligus memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian," kata politikus PDIP ini.
Sebelumnya, UU Cipta Kerja telah disahkan dan diundangkan. Meski mendapatkan respon penolakan di masyarakat.
Namun, untuk implementasi UU Cipta Kerja masih perlu pengaturan turunan. Presiden Jokowi perlu menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
Baca juga:
Massa Buruh Geruduk Gedung DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dibatalkan
Airlangga Ajak Masyarakat Partisipasi Susun Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja
10 November, BEM SI Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja
Menkop Teten: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Bangun Ekosistem Ekonomi yang Terintegrasi
KSP Sebut UU Cipta Kerja Beri Akses Rakyat Kelola Hutan & Lindungi Masyarakat Adat
Rapat Pleno Buntu, Penetapan UMK Tangsel Tunggu Keputusan Gubernur Banten