Rahasia Jokowi Mencari Menteri

Melibatkan KPK

Pasangan Jokowi-JK saat itu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi integritas dari para calon menteri. Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi KPK pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014.

Terkait rekomendasi KPK, terdapat delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK. Jokowi sendiri langsung mengikuti rekomendasi KPK untuk mengganti nama yang dianggap bermasalah.

"Karena kemarin kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," kata Jokowi pada 22 Oktober 2014 lalu.

Telusuri Rekam Jejaknya dan Wawancara

Presiden Jokowi punya cara sendiri mencari nama-nama menteri di awal jabatannya tahun 2014. Selain melibatkan KPK, Jokowi turun langsung membaca rekam jejak setiap calon-calon nama menterinya. Dia juga melakukan wawancara secara spontan.

"Harus ketemu, harus wawancara. Rekam jejaknya mesti dilihat," kata Jokowi pada 17 September 2014.

Melarang Rangkap Jabatan

Pada awal-awal pemerintahannya, Presiden Jokowi mensyaratkan calon menterinya tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. " Tidak boleh rangkap jabatan," kata Jokowi kala itu.

Alasannya, Jokowi ingin para pembantunya itu fokus kerja. Sehingga bekerja maksimal.

Namun seiring berjalannya waktu, syarat tidak rangkap jabatan dalam parpol tidak berlaku. Salah satu contohnya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Saat ini Airlangga tercatat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kriteria Menteri Jokowi 2019

Jokowi kembali menang dalam Pilpres 2019. Jokowi sudah mempunyai kriteria untuk calon nama-nama menteri kabinet kerja jilid II. Jokowi ingin kursi para menteri diisi oleh orang-orang yang mampu mengeksekusi program kerja pemerintah. Hal ini supaya semua pekerjaan cepat terealisasikan agar bisa dinikmati rakyat.

"Sudah saya sampaikan bolak-balik, (calon menteri harus) mampu mengeksekusi dari program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, orang yang pantas membantunya dalam pemerintahan ialah sosok yang cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki tentu akan mudah menjalankan semua program pemerintah.

Sebagai contoh, Jokowi menyebut nama Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia, sosok yang cocok menjadi menteri Kabinet Kerja. Di matanya sosok Bahlil Lahadalia adalah pemuda yang cerdas.

"Saya lihat dari samping, dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya. Pintar membawa suasana dan juga ya sangat cerdas, cerdas, cerdas," ujar Jokowi.